to English

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 51/KPTS/OT.140/10/2006

TENTANG
PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL
PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN
PENYAKIT HEWAN KARANTINA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

• a. bahwa dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/KPTS/OT.220/3/2004 telah ditetapkan Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;
• b. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas dan frekuensi arus lalu lintas hewan dan atau produk hewan yang berpotensi sebagai media pembawa penyakit hewan karantina dari suatu negara ke negara lain, serta dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas media pembawa penyakit hewan karantina perlu ditingkatkan;
• c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/KPTS/OT.220/3/2004;

Mengingat:

• 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
• 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
• 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462);
• 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
• 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
• 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
• 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
• 8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
• 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
• 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
• 11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/KPTS/LB.720/6/1988 tentang Peraturan Karantina Hewan;
• 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/KPTS/LB.720/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
• 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/KPTS/HK.340/8/2002 tentang Formulir Dokumen Operasional Karantina Hewan;
• 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/KPTS/KP.150/12/2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional;
• 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/KPTS/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
• 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
• 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkit Penyakit BSE ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional pemeriksaan, Pengamatan Dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina seperti tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

KEDUA :

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai landasan operasional bagi petugas teknis fungsional karantina hewan dan petugas teknis fungsional veteriner dalam melaksanakan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan penyakit hewan karantina, dengan tujuan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan pangan asal hewan.

KETIGA :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2006
MENTERI PERTANIAN,
ttd.

ANTON APRIANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. ;

• 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
• 2. Menteri Keuangan;
• 3. Menteri Kesehatan;
• 4. Menteri Dalam Negeri;
• 5. Menteri Perdagangan;
• 6. Menteri Perindustrian;
• 7. Menteri Perhubungan;
• 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
• 9. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
• 10. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
• 11. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia ;
• 12. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia ;