to English

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 64/PERMENTAN/OT.140/12/2006

TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

• a. bahwa dalam rangka suplementasi mencukupi kebutuhan daging dan jeroan di dalam negeri, dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
• b. bahwa dalam upaya mempertahankan wilayah negara Republik Indonesia dari status bebas penyakit hewan menular utama dan hama dan penyakit hewan karantina serta untuk melindungi konsumen dari penyakit zoonosis, serta menjamin kelayakan pangan dan ketentraman bathin masyarakat, dipandang perlu mengatur pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri;

Mengingat:

• 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
• 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
• 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
• 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
• 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
• 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473);
• 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
• 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
• 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
• 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
• 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
• 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14);
• 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
• 14. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
• 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
• 16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
• 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/KPTS/HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina;
• 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/KPTS/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;
• 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/KPTS/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
• 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/KPTS/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

Memperhatikan:

• 1. Terrestrial Animal Health Code - Office International des Epizooties Tahun 2005;
• 2. Notifikasi WTO Nomor G/SPS/IDN/30 tanggal 28 Agustus 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

• 1. Karkas Ruminansia adalah bagian dari ternak ruminansia yang didapatkan dengan cara disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan darahnya, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain melalui pendinginan yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga lazim dan layak dikonsumsi oleh manusia.
• 2. Karkas Unggas adalah bagian dari ternak unggas yang telah disembelih secara halal, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan lemak abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta kedua kaki atau cekernya.
• 3. Karkas Babi adalah bagian dari ternak babi yang disembelih setelah dikerok bulunya dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada.
• 4. Daging adalah bagian dari karkas yang didapatkan dari ternak yang disembelih secara halal (kecuali babi) dan benar serta lazim, layak, dan aman dikonsumsi manusia, yang terdiri dari potongan daging bertulang atau daging tanpa tulang lainnya kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan, termasuk daging variasi dan daging olahan.
• 5. Daging Variasi (variety meats, fancy meats, co-products) adalah bagian dari ternak yang didapatkan dengan cara disembelih secara halal dan benar selain karkas, kulit dan darah, yang dapat dikonsumsi oleh manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
• 6. Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan secara halal, dan benar serta lazim, layak, dan aman dikonsumsi oleh manusia.
• 7. Daging Untuk Pakan Hewan adalah daging yang tidak layak dikomsumsi oleh manusia dan hanya diperuntukkan bagi pakan hewan.
• 8. Jeroan (edible offal) adalah bagian dari dalam tubuh hewan yang berasal dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar serta dapat, layak, dan aman dikonsumsi oleh manusia. kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
• 9. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, dan atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia.
• 10. Alat Angkut adalah alat angkutan dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut yang langsung berhubungan dengan media pembawa.
• 11. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
• 12. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;
• 13. Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina dari dan ke luar negeri serta tersebarnya dari area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
• 14. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina.
• 15. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah semua hama,hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat resikonya.
• 16. HPHK Golongan I adalah hama penyakit hewan karantina yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat, belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia.
• 17. HPHK Golongan II adalah hama penyakit hewan karantina yang potensi penyebarannya berhubungan erat dengan lalulintas media pembawa, sudah diketahui cara penanganannya dan telah dinyatakan ada di suatu area atau wilayah negara Republik Indonesia
• 18. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hama penyakit hewan karantina.
• 19. Pengamatan Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Pengamatan adalah kegiatan untuk mendeteksi atau mengetahui adanya hama penyakit hewan karantina dalam suatu negara di luar Indonesia atau area dalam wilayah Republik Indonesia.
• 20. OIE (Office International des Epizooties)/WOAH (World Organisation for Animal Health) yang selanjutnya disebut OIE/WOAH adalah Badan Kesehatan Hewan Dunia yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara.
• 21. Penyakit Hewan Menular Utama yang selanjutnya disingkat PHMU adalah penyakit-penyakit yang mempunyai daya penularan cepat dan berdampak sosial ekonomi dan/atau yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat yang serius serta merupakan penyakit yang penting di dalam perdagangan hewan serta produk hewan secara internasional yang disebabkan oleh virus, parasit, bakteri, dan prion yang mengacu pada daftar penyakit hewan menular OIE/WOAH.
• 22. Zoonosis adalah suatu penyakit atau infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
• 23. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yeng berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
• 24. Persyaratan Karantina Hewan (Animal Quarantine Requirements) adalah hal-hal yang mengatur tentang syarat dan tata cara tindakan karantina hewan terhadap lalulintas media pembawa masuk dari dan ke luar negeri dan atau antar area di dalam wilayah negara republik Indonesia.
• 25. Protokol Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah dokumen yang memuat persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang telah disetujui antara Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal Peternakan dan Pemerintah Negara Asal karkas, daging, dan jeroan yang akan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• 26. Negara Asal pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan karkas, daging, dan jeroan ke suatu tempat pemasukan di Indonesia.
• 27. Zona Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Zona Asal adalah bagian dari suatu negara dengan batas yang jelas dimana populasi hewan di wilayah tersebut memiliki stastus kesehatan hewan yang jelas terhadap penyakit tertentu yang untuk itu diperlukan tindakan surveilans, pengendalian, dan biosekuriti untuk keperluan perdagangan internasional.
• 28. Unit Usaha Pemasukan Karkas, Daging, dan Jeroan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, rumah pemotongan babi, usaha pengeluaran/pemasukan, distributor, dan atau pengolahan karkas, daging, dan jeroan .
• 29. Nomor Kontrol Veteriner (Establishment Number) yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan
• 30. Usaha Pemasukan Karkas, daging, dan jeroan adalah suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
• 31. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran karkas, daging dan jeroan baik untuk diperdagangkan maupun tidak
• 32. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus karkas, daging, dan jeroan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
• 33. Label adalah setiap keterangan mengenai karkas, daging, dan jeroan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lainnya yang disertakan pada karkas, daging, dan jeroan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.
• 34. Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk menerangkan keaslian produk.
• 35. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
• 36. Transit adalah singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan dalam perjalanan yang membawa karkas, daging, dan jeroan sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
• 37. Surat Persetujuan Pemasukan yang selanjutnya disebut SPP adalah keterangan tertulis yang yang diberikan oleh Menteri Pertanian kepada peorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan atau jeroan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai:

• a. acuan bagi para pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan pemasukan dan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri;
• b. pedoman bagi para petugas di lapangan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan terhadap kegiatan pemasukan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri serta peredarannya di dalam negeri;
• c. pedoman bagi petugas karantina hewan melakukan tindakan karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
• d. pemahaman bagi semua pihak mengenai pentingnya mempertahankan status Indonesia sebagai negara bebas HPHK dan/atau PHMU serta memberikan perlindungan kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat dalam mengkonsumsi karkas, daging, dan jeroan.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan masuknya HPHK dan/atau PHMU, serta menjamin ketenteraman bathin masyarakat melalui kegiatan pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemasukan karkas, daging, dan jeroan meliputi:

• 1. Jenis karkas, daging, dan jeroan;
• 2. Persyaratan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri, meliputi:
• a. persyaratan pelaku pemasukan;
• b. persyaratan negara asal dan zona asal;
• c. persyaratan unit usaha di negara asal;
• d. persyaratan kemasan, label dan pengangkutan.
• 3. Tata cara pemasukan karkas, daging, dan jeroan;
• 4. Tindakan karantina hewan;
• 5. Pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan; dan
• 6. Sanksi.

Pasal 4

(1) Pemasukan karkas, daging dan Jeroan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapat SPP dari Menteri.

(2) Pelaksanaan pemberian SPP sebagaimana dimaksud Menteri emlimpahkan kewenangan kepada Direktur jenderal Peternakan.

BAB II
JENIS KARKAS, DAGING, DAN JEROAN

Pasal 5

(1) Jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat) dan jeroan asal ruminansia besar dari luar negeri yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

(2) Jenis daging ruminansia kecil, jenis daging babi , jenis daging Unggas yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini;

(3) Jenis daging olahan dari luar negeri yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini;

(4) Jenis karkas, daging, daging variasi (fancy meat), dan jeroan, daging ruminansia kecil, jenis daging babi , jenis daging Unggas dan daging olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat disetujui pemasukannya setelah dilakukan kajian resiko (risk assessment) oleh Tim.

BAB III
PERSYARATAN PEMASUKAN KARKAS, DAGING
DAN JEROAN DARI LUAR NEGERI

Bagian Pertama
Persyaratan Pelaku Pemasukan

Pasal 6

(1) Perorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
• b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• c. Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP);
• d. Angka Pengenal Impor Umum (APIU);
• e. Kartu Tanda Penduduk/Tanda Pengenal Pimpinan Perusahaan;
• f. Akta Pendirian Perusahaan;
• g. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan/Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vetereiner;
• h. Sertifikat keanggotaan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.
• i. memiliki NKV; dan
• j. memiliki instalasi karantina yang ditetapkan.

(2) Perorangan atau badan hukum selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mencegah kemungkinan masuk dan menyebarnya HPHK dan/atau PHMU serta zoonosis yang dapat ditularkan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dan ketenteraman bathin masyarakat.

Bagian Kedua
Persyaratan Negara dan Zona Asal

Pasal 7

(1) Suatu negara dapat ditetapkan sebagai negara asal pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh Direktur Jenderal Peternakan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim.

(2) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan Penilaian sebagai karantina hewan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

• a. kewenangan, infrastuktur dan struktur organisasi kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan;
• b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan HPHK dan/atau PHMU;
• c. kemampuan laboratorium diagnostik dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
• d. sistem informasi dan tata cara pelaporan penyakit hewan;
• e. sistem identifikasi peternakan (farm) dan hewan
• f. status penyakit hewan karantina dan pengelolaan keamanan pangan;
• g. pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
• h. status vaksinasi;
• i. status HPHK dan/atau PHMU di wilayah yang berbatasan;
• j. tingkat perlindungan hewan;
• k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
• l. pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan/produk hewan;
• m. sistem pengawasan keamanan produk hewan;
• n. demografi ternak dan pemasarannya;
• o. tatacara penyembelihan dan pemrosesan;
• p. monitoring dan surveilans residu;
• q. kesiagaan darurat HPHK dan/atau PHMU dan atau;
• r. perkarantinan hewan di negara asal.

Pasal 8

(1) Negara asal karkas, daging, dan jeroan ruminansia harus memenuhi syarat status HPHK dan/atau PHMU meliputi sebagai berikut:

• a. negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ;
• b. negara bebas penyakit Rinderpest;
• c. negara bebas penyakit Rift Valley Fever;
• d. negara bebas penyakit Contagious Bovine Pleuro-pneumonia (CBPP) dan
• e. negara bebas penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy/BSE (negligible BSE risk).

(2) Untuk daging sapi tanpa tulang dengan persyaratan tertentu dapat dipertimbangkan pemasukannya apabila berasal dari zona yang risikonya terhadap BSE dapat diabaikan (negligible BSE risk) atau dikendalikan (Controlled BSE risk).

(3) Daging sapi tanpa tulang selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

• a. berasal dari ternak yang berumur maksimal 30 (tiga puluh) bulan;
• b. hanya diperbolehkan daging tanpa tulang (deboned) kecuali daging yang dipisahkan secara mekanis dari tulang (Mechanically Separated Meat/MSM);
• c. tidak dipingsankan (stuning) dengan menyuntik udara bertekanan atau gas ke rongga kepala;
• d. dilakukan tindakan untuk mencegah daging tidak terkontaminasi oleh specifed risk material (SRM).

(4) Pemasukan daging ruminansia besar disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan dibawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta bebas dari penyakit Anthrax, Tubercullosis, Paratubercullosis, Brucellosis, Bluetongue, dan Blackleg.

(5) Mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 9

(1) Pemasukan daging ruminansia kecil (rusa, kambing dan domba) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga harus berasal dari negara bebas penyakit Scrapie, Sheep Pox, Goat Pox dan Peste des Petits Ruminants.

(2) Pemasukan daging ruminansia kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta bebas dari penyakit Anthrax, Tubercullosis, Paratuberculosis, Brucellosis, Bluetongue dan Blackleg.

Pasal 10

(1) Negara asal pemasukan daging babi disamping harus bebas dari PMK, Rinderpest, Rift Valley Fever, juga harus bebas dari penyakit African Swine Fever, Swine Vesicular Disease, Nipah Virus, Japanese Encephalitis, Aujesky`s Disease, Athropic Rhinitis, Teschen Disease, dan Swine Pox.

(2) Pemasukan daging babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum pelaksanaan ekspor telah dinyatakan bebas dari penyakit Hog Cholera, Transmissible Gastro Enteritis (TGE), Trichinosis dan Cysticercosis.

Pasal 11

(1) Negara asal pemasukan daging unggas harus bebas penyakit Notifiable Avian Influenza (NAI)

(2) Pemasukan daging unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir dalam radius 50 km sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan tidak dalam keadaan wabah penyakit Newcastle Disease (ND).

(3) Untuk pemasukan daging itik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus berasal dari peternakan yang terdaftar dan di bawah pengawasan pejabat kesehatan hewan berwenang di negara asal serta sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pelaksanaan pengeluaran dari negara asal telah dinyatakan bebas dari penyakit Duck Viral Hepatitis dan Duck Viral Enteritis.

Pasal 12

Persyaratan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 didasarkan atas evaluasi dari laporan status dan situasi penyakit hewan menular dari negara bersangkutan dan diakui oleh OIE/WOAH terhadap status bebas penyakit di negara dimaksud.

Bagian Ketiga
Persyaratan Unit Usaha di Negara Asal

Pasal 13

(1) Unit usaha dari negara asal yang telah ditetapkan yang akan melakukan pemasukan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

• a. telah diakreditasi oleh pejabat berwenang di negara asal dan sekurang-kurangnya setara dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia;
• b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara yang tertular penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
• c. telah menerapkan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang mengacu pada Codex Alimentarius Commission atau sistem jaminan keamanan pangan lain yang diakui secara internasional;
• d. telah menerapkan praktek kehalalan yang meliputi proses penyembelihan, penanganan, dan pengolahan daging yang mengacu kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• e. telah menerapkan praktek kesejahteraan hewan;
• f. telah melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem oleh petugas yang berwenang sebagai tindakan pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kontaminasi selama produksi (penyembelihan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan), sehingga karkas, daging, dan jeroan tersebut memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh manusia;
• g. telah menerapkan program monitoring residu obat hewan, hormon, pestisida, toksin dan bahan lain yang membahayakan kesehatan manusia secara konsisten dan terdokumentasi serta hasil pengujian menunjukkan nilai yang berada di bawah Batas Minimal Cemaran Mikroba (BMCM) atau Batas Maksimal Residu (BMR) yang ditetapkan dalam SNI.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi unit usaha yang melakukan penyembelihan, penanganan dan pengolahan karkas/ daging babi.

Pasal 14

(1) Unit usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penilaian langsung di negara asal oleh Tim.

(2) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dalam menetapkan unit usaha.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama bilateral dalam bentuk Protokol Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 15

(1) Tim Penilai analisis risiko, Tim Penilai negara asal dan tim Penilai unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertanian.

(2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dokter hewan yang memenuhi persyaratan kualifikasi dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Peternakan serta dokter hewan karantina yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 16

Apabila terjadi perubahan status kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan karantina hewan di negara asal sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 akan dilakukan penilaian ulang di negara asal dan unit usaha dinegara asal.

Pasal 17

Karkas, daging dan jeroan asal luar negeri harus disertai surat keterangan kesehatan (Veterinary Health Certificate/ Sanitary Certificate) dari Pejabat yang berwenang di negara asal, yang menyatakan sebagai berikut:

• a. situasi penyakit di negara asal bebas dari penyakit hewan menular utama sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
• b. Karkas, daging dan jeroan ruminansia dan babi berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara atau zona asal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan dan karkas unggas berasal dari ternak yang lahir dan dipelihara di negara asal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan;
• c. Karkas, daging dan jeroan berasal dari ternak yang dipotong di unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan telah lulus pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, serta diproses menurut persyaratan higine-sanitasi sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi manusia;
• d. Karkas, daging dan jeroan tidak mengandung pengawet atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia; dan
• e. masa penyimpanan karkas, daging dan jeroan beku sejak waktu pemotongan ternak hingga batas waktu tiba di wilayah negara Republik Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) bulan pada temperatur minus 18 OC.

Bagian Keempat
Persyaratan Kemasan, Label, dan Pengangkutan

Pasal 18

(1) Karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri harus dikemas sehingga tidak terjadi pencemaran selama pengangkutan, dan kemasan daging tersebut harus:

• a. asli dari negara asal, memiliki label dan disegel;
• b. terbuat dari bahan khusus yang aman untuk pangan (food grade) dan tidak bersifat toksik.

(2) Label pada kemasan harus mencantumkan:

• a. negara tujuan Indonesia;
• b. NKV/Establishment Number;
• c. tanggal pemotongan dan/atau tanggal produksi;
• d. jenis dan kuantitas daging serta peruntukannya; dan
• e. tanda halal kecuali babi.

(3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter hewan berwenang di negara asal dan harus tetap utuh sampai di tempat pemeriksaan di Indonesia.

Pasal 19

(1) Karkas, daging, dan jeroan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sebelum dimuat ke dalam alat angkut harus dilakukan tindakan karantina di negara asal.

(2) Pengangkutan karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara langsung dari negara asal ke tempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Pemasukan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri dengan cara transit dan atau re-ekspor melalui negara lain, dapat disetujui dengan pertimbangan khusus setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, serta tidak bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13.

(4) Setibanya ditempat pemasukan di wilayah negara Republik Indonesia karkas, daging, dan jeroan dikenakan tindakan karantina hewan.

Pasal 20

(1) Karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang diangkut dengan kontainer, disegel oleh Dokter Hewan yang berwenang di negara asal, dan hanya boleh dibuka oleh Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan.

(2) Karkas, daging, dan jeroan yang mempunyai Sertifikat Halal harus terpisah dari wadah atau kontainer karkas, daging, dan jeroan yang tidak mempunyai Sertifikat Halal.

(3) Selama dalam pengangkutan, temperatur dalam kontainer atau alat angkut harus dijaga stabil, untuk daging segar berkisar antara 0 OC sampai dengan 4 OC, dan untuk daging dan jeroan beku berkisar antara minus 18 OC sampai dengan minus 22 OC.

Pasal 21

Daging asal luar negeri untuk keperluan pakan hewan harus:

• a diberi zat pewarna;
• b diberi tanda yang berbunyi tidak layak dikonsumsi manusia pada kemasannya;
• c diangkut dalam wadah yang terpisah dengan daging untuk konsumsi manusia.

BAB IV
TATA CARA PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN JEROAN

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memasukkan karkas, daging, dan jeroan ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan melaui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai persyaratan sebagimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan mencantumkan:

• a. nama Perusahaan;
• b. alamat Perusahaan;
• c. NKV unit usaha pemohon;
• d. Instalasi karantina untuk tempat pemeriksaan di pelabuhan/bandara/daerah tujuan/pemasukan;
• e. negara asal;
• f. nomor unit usaha (establishment number) di negara asal;
• g. tujuan daerah pemasukan;
• h. pelabuhan pemasukan;
• i. jenis, kuantitas dan peruntukkan;
• j. melampirkan data perusahaan dan data teknis yang dipersyaratkan.

(3) Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah selesai memeriksa dokumen persyaratn sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan segera memberikan jawaban ditunda, ditolak, atau diterima.

Pasal 23

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), apabila masih ada kekurangan persyaratan yang harus dilaengkapi dan akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis.

(2) Pemohon dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 24

(1) Pemohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak benar.

(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 25

(1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 93) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Direktur jenderal Peternakan untuk dimohonkan SPP.

(2) Direktur Jenderal Peternakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memintakan pertimbangan teknis kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap dipenuhinya persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara asal dan persyaratan karantina hewan.

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 dengan disesuaikan menurut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan situasi penyakit berdasarkan informasi dari OIE pada saat dilaksanakan penilaian.

(4) Pertimbangan teknis dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 26

(1) Tim dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.

(2) Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri untuk keperluan sosial, diplomatik, penelitian atau keperluan sendiri yang tidak melebihi 10 (sepuluh) kilogram dengan ketentuan tetap memperhatikan persyaratan negera asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13, yang disertai dengan sertifikat kesehatan/sanitasi (health certificate/sanitary) dari Negara asal.

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), anatar lain untuk dapat dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal Peternakan berdasarkan Pertimbangan teknis dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan saran pertimbangan dari Kepala Badan Karntina Pertanian paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja harus telah memberikan jawaban penolakan atau persetujuan.

(2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal Peternakan diberikan secara tertulis dengan disertai alasan yang disampaikan kepada pemohon melaui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan SPP dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan Kepada Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi, dan Kepala Balai Besar/balai/Satasiun karantina hewan tempat pemasukan.

(4) Direktur Jenderal Peternakan dalam menerbitkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan saran pertimbangan Kepala Badan Karantina Pertanian.

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 28

(1) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh SPP dari Direktur Jenderal Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dapat memasukkan karkas, daging, dan atau jeroan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

(3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, di negara asal, SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

(4) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pemasukan karkas, daging dan jeroan wajib memberikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal Peternakan dengan tembusan disampaikan Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Pusat Perizinan dan Investasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah masa berlaku SPP.

BAB V
TINDAKAN KARANTINA HEWAN

Pasal 29

(1) Setiap rencana pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri harus dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya kepada petugas karantina di tempat pemasukan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Pemasukan dengan cara mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina hewan dan melampirkan SPP.

(2) Laporan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan.

(3) Pada saat alat angkut tiba di tempat pemasukan, pemilik atau kuasanya wajib menyerahkan karkas, daging, dan jeroan beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• a. Surat Persetujuan Pemasukan;
• b. Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi;
• c. Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan;
• d. Surat penetapan instalasi karantina hewan;
• e. Izin transit dan Sertifikat Kesehatan dari Negara transit bila ada; dan
• f. Surat keterangan tentang catatan suhu selama perjalanan, surat muatan kapal laut/kapal udara (bill of Loading/Airway bill) dan cargo manifest dari nahkoda/pilot

Pasal 30

(1) Tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membebaskan hama penyakit hewan karantina Golongan II.

Pasal 31

(1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan/sanitasinya oleh dokter hewan Karantina di atas alat angkut sebelum diturunkan atau sebelum melewati tempat pemasukan.

(2) Tindakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan, keabsahan dokumen, dan kesesuaian/kecocokan antara dokumen dengan kemasan/label/jumlah dan jenisnya.

(3) Tindakan pemeriksaan kesehatan/sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.

(4) Jika pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan di atas alat angkut atau tempat pemasukan, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan di instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan.

Pasal 32

(1) Tindakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.

(2) Pengangkutan karkas, daging, dan jeroan dari tempat pemasukan ke Instalasi Karantina Hewan harus dalam pengawasan petugas Karantina Hewan.

(3) Setibanya di Instalasi Karantina Hewan, dilakukan:

• a. pembukaan segel;
• b. pemeriksaan keutuhan kemasan;
• c. pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah;
• d. pemeriksaan organoleptik secara acak (random sampling);
• e. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, bila diperlukan.

Pasal 33

(1) Apabila pemasukan karkas, daging dan jerohan tidak dilengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dilakukan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:

• a. karkas, daging, dan jeroan bukan berasal dari negara yang pemasukannya dilarang;
• b. pada pemeriksaan di atas alat angkut tidak diketemukan adanya gejala HPHK Golongan I dan risiko penularan HPHK Golongan II;
• c. pemilik atau kuasanya menjamin dapat menunjukan sertifikat kesehatan/sanitasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Setelah pemilik atau kuasanya dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), maka dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan apabila :

• a. setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut atau tempat pemasukan tertular HPHK, berasal dari negara yang dilarang pemasukannya, busuk, atau rusak atau tidak layak dikonsumsi;
• b. keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c tidak terpenuhi.

(2) Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka karkas, daging dan jerohan segera di bawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dituangkan dalam berita acara penolakan.

(3) Dalam hal pemilik atau kuasanya tidak dapat menyediakan alat angkut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina.

(4) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya penolakan.

Pasal 35

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan apabila:

• a. setelah karkas, daging, dan jeroan diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama penyakit hewan karantina golongan I, busuk, rusak, tidak layak dikonsumsi atau berasal dari negara yang dilarang pemasukannya;
• b. karkas, daging, dan jeroan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak segera dibawa keluar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemilik atau kuasanya; atau
• c. setelah karkas, daging, dan jeroan diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat disucihamakan dari hama penyakit hewan karantina Golongan II.

(2) Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

• a. menghadirkan saksi dari instansi terkait di tempat pemasukan;
• b. mengundang pemilik atau kuasa pemilik kaskas, daging, dan jeroan yang akan dimusnahkan;
• c. mempersiapkan Berita Acara Pemusnahan;
• d. mempersiapkan tempat dan peralatan pemusnahan dengan tatacara dan metode pemusnahan yang telah ditetapkan;
• e. pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan Karantina dan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas bea dan cukai, kejaksaan dan instansi lain yang terkait;
• f. Berita Acara Pemusnahan sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, kedua untuk pejabat yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan, dan lembar ketiga untuk Dokter Hewan Karantina yang bersangkutan.

(3) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya pemusnahan.

Pasal 36

(1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan apabila:

• a. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik, tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan; atau
• b. setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi dan tidak tertular HPHK, bebas cemaran biologis, kimia, fisik, tidak rusak, tidak busuk, layak dikonsumsi, dan halal dikonsumsi bagi yang dipersyaratkan.

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban menyetor jasa karantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN PEREDARAN

Pasal 37

(1) Pengawasan terhadap peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang telah dibebaskan dari tindakan karantina dilakukan oleh petugas Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi fungs・peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik karkas, daging, dan jeroan, pemeriksaan tempat penyimpanan, pemeriksaan tempat penjajaan, dan alat angkut.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium sebagai pemenuhan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan karkas, daging, dan jeroan yang beredar.

(5) Pemeriksaan terhadap tempat penyimpanan, tempat penjajaan dan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemeriksaan fisik higiene, sanitasi dan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

(6) Pemeriksaan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

• a. suhu untuk daging segar dingin harus berkisar antara 0 ・4 OC, dan untuk daging beku antara minus 18 OC sampai dengan minus 22 oC;
• b. masa penyimpanan daging beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 8 (delapan) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18 OC;
• c. masa penyimpanan jeroan beku (frozen) dalam peredaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan dengan suhu internal paling kurang minus 18 OC;
• d. penyimpanan, penjajaan, dan pengangkutan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri yang bersertifikat halal harus terpisah dengan yang tidak bersertifikat halal.

Pasal 38

(1) Petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan melaporkan hasil pengawasannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan.

(2) Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dan kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 39

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjajaan karkas, daging, dan jeroan asal luar negeri wajib menjaga tempat-tempat usahanya agar tetap dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi dan ketentraman bathin masyarakat.

(2) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah melaporkan fasilitas tempat penyimpanan, dan/atau tempat penjajaan dan/atau alat angkut yang dipergunakan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota setempat;

(3) Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan peredaran anatar daerah/wilayah harus telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di daerah penerima;

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan perlindungan konsumen dari karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan ketentraman bathin masyarakat, maka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi, dan lembaga masyarakat terkait lainnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 41

Apabila di dalam wilayah kabupaten/kota tidak ada atau belum dibentuk dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, maka pelaksanaan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38, dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 34 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, Direktur Jenderal Peternakan, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang mengambil tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• a. peringatan secara tertulis;
• b. larangan melakukan pemasukan dan atau mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik karkas, daging, dan jeroan dari peredaran;
• c. penghentian peredaran untuk sementara waktu;
• d. pemusnahan karkas, daging, dan jeroan jika terbukti tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis veteriner yang ditetapkan;
• e. rekomendasi pencabutan izin usaha sebagai importir;
• f. pencabutan surat persetujuan pemasukan;
• g. pencabutan NKV.

(3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

(4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

(5) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 43

Disamping dikenakan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karatina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ; dan/atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, ketentuan ini berlaku juga untuk daging olahan yang mempunyai risiko terhadap penyebaran penyakit hewan menular (zoonosis), lingkungan dan sumber daya hayati lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Surat Persetujuan Pemasukan karkas, daging, dan jeroan yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 sepanjang menyangkut pemasukan karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2006
MENTERI PERTANIAN,
ttd

ANTON APRIYANTONO

(There is two "BAB V" in this document, but it's so in original.)