to English

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 52/PERMENTAN/OT.140/10/2006

TENTANG
PERSYARATAN TAMBAHAN KARANTINA TUMBUHAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

• a. bahwa dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dan di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, diwajibkan memenuhi persyaratan karantina tumbuhan;
• b. bahwa dalam hal tertentu untuk pemasukan media pembawa organisme penggangu tumbuhan kedalam dan pengeluaran dari wilayah negara Republik Indonesia, dan antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia selain memenuhi persyaratan wajib dapat dikenakan persyaratan tambahan;
• c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dipandang perlu menetapkan kewajiban tambahan karantina tumbuhan.

Mengingat:

• 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
• 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
• 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on the Establishment of the World Trade Organization);
• 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
• 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
• 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
• 7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention) juncto Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990;
• 8. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Perjanjian Perlindungan Tanaman untuk Wilayah Asia dan Pasifik (Plant Protection Agreement for the Asia and Pacific Region);
• 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
• 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
• 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
• 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/KPTS/HK.310/8/2001 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
• 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/KPTS/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Petanian;
• 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPTS/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
• 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/KPTS/HK.060/1/2006 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEWAJIBAN TAMBAHAN KARANTINA TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

• 1. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 2. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah termasuk tumbuhan yang dilindungi kecuali rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae).
• 3. Benda lain adalah bahan patogenik, bahan biologik, makanan ikan, bahan pembuat makanan ternak dan atau ikan, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya, dan vektor.
• 4. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara atau area asal atau pengirim atau transit yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan atau yang tercantum di dalamnya bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II, dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau yang menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
• 5. Tempat Pemasukan dan Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 6. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• 7. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 8. Area adalah daerah dalam suatu pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 9. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah suatu proses untuk menetapkan bahwa suatu organisme pengganggu tumbuhan merupakan organisme pengganggu tumbuhan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan tersebut.
• 10. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina adalah semua organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
• 11. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting adalah organisme pengganggu tumbuhan selain organisme pengganggu tumbuhan karantina, yang keberadaannya pada benih tanaman yang dilalulintaskan dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan secara ekonomis terhadap tujuan penggunaan benih tanaman tersebut dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dikenai tindakan karantina tumbuhan.
• 12. Organisme Pengganggu Tumbuhan Tertentu adalah organisme pengganggu tumbuhan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dicegah pemasukannya ke negara lain dan dapat dikenai tindakan karantina tumbuhan;
• 13. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau yang bertanggung jawab atas pemasukan atau transit media pembawa.
• 14. Persyaratan Tambahan Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut persyaratan tambahan adalah persyaratan teknis karantina tumbuhan dan atau persyaratan kelengkapan dokumen yang wajib dipenuhi bagi media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan atau akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan.
• 15. Perlakuan tertentu adalah perlakuan karantina tumbuhan untuk membebaskan media pembawa dari organisme pengganggu tumbuhan karantina dan atau organisme pengganggu tumbuhan penting.
• 16. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran keterangan status keberadaan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan atau organisme pengganggu tumbuhan penting serta pelaksanaan manajemen risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 17. Negara tertentu adalah negara-negara yang harus dihindari untuk transit bagi alat angkut yang membawa media pembawa karena situasi sedang berjangkitnya wabah organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 18. Negara Ketiga adalah negara untuk tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
• 19. Jenis Kemasan Tertentu adalah jenis-jenis kemasan yang tidak mengandung atau terkontaminasi organisme pengganggu tumbuhan karantina dan mampu melindungi media pembawa dari re-infestasi organisme pengganggu tumbuhan karantina.
• 20. Jenis dan Rute Alat Angkut adalah alat angkut yang digunakan untuk membawa media pembawa dengan jenis dan rute alat angkut yang dapat meminimalkan risiko masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Petugas Karantina Tumbuhan dalam melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;

(2) Tujuan pengaturan ini agar :

• a. mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dan atau organisme pengganggu tumbuhan penting ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
• b. mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi persyaratan tambahan karantina tumbuhan.

BAB II
PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Pasal 4

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :

• a. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
• b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
• c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 5

Setiap media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib :

• a. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
• b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
• c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 6

Setiap media pembawa yang dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan, wajib :

• a. dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
• b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
• c. dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

BAB III
PERSYARATAN TAMBAHAN KARANTINA TUMBUHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6, dapat dikenakan persyaratan tambahan.

Pasal 8

(1) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan apabila dalam suatu keadaan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengakibatkan terjadinya penyebaran organisme pengganggu tumbuhan.

(2) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

• a. persyaratan teknis; dan/atau
• b. persyaratan kelengkapan dokumen.

Pasal 9

(1) Analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan atau yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Repubik Indonesia, dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan;

(2) Analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terhadap pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan oleh instansi yang berwenang di negara tujuan.

(3) Dalam pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi yang terkait.

Bagian Kedua
Pemasukan Media Pembawa dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan manajemen risiko untuk mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Untuk memastikan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, dapat dilakukan verifikasi di negara asal.

(3) Pelaksanaan verifikasi di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.

Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :

• a. Media pembawa harus berasal dari area produksi di negara asal yang bebas dari investasi organisme pengganggu tumbuhan tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (Additional declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;
• b. Media pembawa yang berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari investasi organisme pengganggu tumbuhan karantina harus diberi perlakuan tertentu di negara asal sebelum dikirim atau dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (Treatment) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;
• c. Media pembawa harus dikenakan tindakan karantina tumbuhan di negara ketiga, yang dinyatakan dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan untuk Re-ekspor;
• d. Media pembawa harus dikemas dengan menggunakan jenis kemasan tertentu, yang dinyatakan antara lain dengan marka/label;
• e. Media pembawa harus dikenakan pengemasan ulang di negara ketiga, yang dinyatakan dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan untuk Re-ekspor;
• f. Media pembawa harus diangkut dengan menggunakan jenis dan rute alat angkut tertentu, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjalanan alat angkut;
• g. Media pembawa dilarang turun dari atas alat angkut di negara tertentu apabila alat angkut yang membawanya transit di negara tersebut, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (Additional declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;

Pasal 12

Persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antara lain berupa :

• a. Surat Ijin Pemasukan Benih Tumbuhan
• b. Sertifikat Perlakuan yang menyertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal;
• c. Surat keterangan negara asal;
• d. Rencana Kedatangan Alat Angkut;
• e. Daftar Muatan Kapal (Inward manifest)
• f. Cargo manifest ;
• g. Bill of Lading (BL);
• h. Airway Bill (AWB);
• i. Packing list;
• j. Passenger declaration;

Bagian Ketiga
Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa dari Suatu Area ke
Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan manajemen resiko untuk mencegah terbawa atau terkirimnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Untuk memastikan media pembawa yang akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, dapat dilakukan verifikasi dan atau tindakan karantina tumbuhan di area asal.

(3) Pelaksanaan verifikasi di area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :

• a. Media pembawa harus berasal dari area asal di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bebas dari infestasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (Additional declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;
• b. Media pembawa yang berasal dari area produksi di negara asal yang tidak bebas dari infestasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting harus diberi perlakuan tertentu sebelum dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (Treatment) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;
• c. Media pembawa harus dikemas dengan menggunakan jenis kemasan tertentu, yang dinyatakan antara lain dengan marka/label;
• d. Media pembawa harus diangkut dengan menggunakan jenis dan rute alat angkut tertentu, yang dapat dibuktikan melalui dokumen perjalanan alat angkut;

Pasal 15

Persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antara lain berupa :

• a. Sertifikat Perlakuan yang menyertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area dari area asal;
• b. Surat keterangan area asal;
• c. Rencana Kedatangan Alat Angkut;
• d. Daftar Muatan Kapal (Inward manifest);
• e. Cargo manifest;
• f. Bill of Lading (BL);
• g. Airway Bill (AWB);
• h. Packing lis.t

Bagian Keempat
Pengeluaran Media Pembawa Dari Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan manajemen resiko untuk mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Untuk memastikan media pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan tertentu, dapat dilakukan verifikasi dan atau tindakan karantina tumbuhan di area asal.

(3) Pelaksanaan verifikasi di area asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan dapat melibatkan para ahli dan atau instansi terkait.

Pasal 17

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, antara lain meliputi :

• a. Media pembawa harus berasal dari area asal di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bebas dari infestasi Organisme pengganggu tumbuhan tertentu, yang dinyatakan dalam kolom keterangan tambahan (Additional declaration) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;
• b. Media pembawa yang berasal dari area produksi di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang tidak bebas dari infestasi Organisme pengganggu tumbuhan tertentu, harus diberi perlakuan tertentu sebelum dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang dinyatakan dalam kolom perlakuan (Treatment) pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan yang menyertai kiriman;

Pasal 18

Persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, antara lain berupa :

• a. Surat Ijin Pengeluaran Benih Tumbuhan;
• b. Sertifikat Perlakuan yang menyertai Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari instansi berwenang di dalam wilayah negara Republik Indonesia
• c. Surat keterangan negara asal;

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang persyaratan tambahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2006
MENTERI PERTANIAN,
ttd

ANTON APRIYANTONO