to English

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 482/KPTS/PD.620/8/2006

TENTANG
PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA DAN PRODUKNYA DARI
NEGARA ATAU BAGIAN DARI NEGARA (ZONE) TERJANGKIT
PENYAKIT BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTANIAN,

LAMPIRAN

Menimbang :

• a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/KPTS/TN.540/7/2002 telah ditetapkam pelarangan pemasukan ternak ruminansia dan produknya dari negara tertular penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE);
• b. bahwa berdasarkan hasil kajian risiko, dan rekomendasi World Animal Health Organization / Organization Internationale des Epizooties (WAH/OLIE) terhadap penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), dan perkembangan situasi penyakit, maka dapat disetujui untuk mengeluarkan beberapa jenis ruminansia dan produknya dari daftar yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 445/KPTS/TN.540/7/2002;
• c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapakan kembali jenis ruminansia dan produknya yang dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat:

• 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
• 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
• 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
• 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
• 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
• 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4002);
• 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
• 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
• 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
• 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon II Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
• 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang Penunjukan Pejabat Penerima Wewenang Mengatur Tindakan Penolakan, 284/Kpts/OP.1983 Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;
• 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
• 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.210/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
• 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan :

World Animal Health Organization/Organization Internationale des Epizooties (WAHO/OLIE) Terresterial Animal Health Code Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA DAN PRODUKNYA DARI NEGARA ATAU BAGIAN DARI NEGARA (ZONE) TERTULAR PENYAKIT BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE) KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

(1) Negara atau bagian negara (zone) asal ruminansia dan produknya yang dapat disetujui pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah negara yang berstatus dapat diabaikan terhadap Bovine Spongiform Encephalopathy yang selanjutnya disebut BSE (Negligible BSE Risk).

(2) Jenis ruminansia dan produknya yang berisiko membawa agen penyakit BSE yang berasal dari negara atau bagian negara (zone) yang terjangkit BSE yang statusnya tidak dapat ditentukan (Undeterminated BSE Risk) dan negara atau bagian negara (zone) yang terjangkit BSE yang statusnya dapat dikendalikan (Controlled BSE Risk) dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Jenis ruminansia dan produknya yang berisiko membawa agen penyakit BSE yang dilarang pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-1 Peraturan ini.

Pasal 2

Khusus untuk produk ruminansia jenis Spesified Risk Material (SRM) yang memiliki infektivitas tinggi sebagai media penyebar agen Transmisible Spongiform Encephalophaty (TSE) dan produk ruminansia lain yang terkontaminasi Spesified Risk Material (SRM) yang berasal dari negara atau baian negara yang berstatus Controlled BSE Risk dan Undeterminated BSE Risk dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Khusus untuk produk ruminansia sebagaimana tercantum pada Lampiran-II yang berasal dari negara atau bagian negara yang berstatus dapat diabaikan (Negligible BSE Risk), dapat dikendalikan (Controled BSE Risk), dan tidak dapat ditentukan (Undeterminated BSE Risk) terhadap penyakit Bovine Encephalopathy disetujui pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Negara asal ruminansia dan produknya yang berasal dari Negara yang berstatus dapat dikendalikan (Controlled BSE Risk) dapat disetujui pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia apabila ruminansia dan produknya berasal dari bagian negara tersebut (zone) berstatus dapat diabaikan (negligible BSE Risk).

(2) Jenis ruminansia dan produknya yang berasal dari bagian negara (zone) yang berstatus dapat diabaikan (Negligible BSE Risk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran-III Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Peternakan melakukan Kajian dan penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di negara atau bagian negara (zone) asal ternak dan produknya yang akan dimaksukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan ini.

(2) Berdasarkan hasil kajian risiko dan penilaian sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan pemasukan atau penolakannya, maka Direktur Jenderal Peternakan Menetapkan jenis ruminansia atau produknya dari negara atau bagian negara (zone) yang dapat dimasukan atau dilarang pemasukannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Jenis ruminansia dan produknya yang dilarang dan yang dapat dimasukan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan perkembangan situasi penyakit Bovite Spongiform Escephalopathy (BSE) dan hasil kajian risiko.

Pasal 7

Tepung daging, tepung tulang, tepung darah, tepung daging dan tulang (TDT/MBM), dan bahan lainnya asal rumansia yang dimasukkan menurut peraturan ini dilarang penggunaannya sebagai pakan ternak ruminansia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan ternak Ruminansia.

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/TN.540/7/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2006
MENTERI PERTANIAN
ttd.

ANTON APRIYANTONO

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

• 1. Menteri Luar Negeri;
• 2. Menteri Perindustrian;
• 3. Menteri Perdagangan;
• 4. Menteri Kesehatan;
• 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
• 6. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
• 7. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
• 8. Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
• 9. Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia;
• 10. Kepala Balai Besar Veteriner Maros di Sulawesi Selatan;
• 11. Kepala Balai Besar Veteriner Wates di Daerah Istimewa Yogyakarta;
• 12. Kepala Badan Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah I Medan;
• 13. Kepala Badan Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah II Bukit Tinggi;
• 14. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wilayah III Tanjung Karang;
• 15. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Wialayah VI Denpasar;
• 16. Kepala Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Bekasi;
• 17. Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan.

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 482/KPTS/PD.620/8/2006
Tanggal : 22 Agustus 2006