to English

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE-3/BC/2013

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Yth:

• 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
• 2. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
• 3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
• 4. Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
• 5. Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan DJBC;
• 6. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
• 7. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang; dan
• 8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan DJBC.

1. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan perlu diterbitkan pelaksanaan pemungutannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan kegiatan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran inii dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemungutan PNBP di lingkungan DJBC.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup petunjuk pelaksanaan pemungutan PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

5. Pokok-Pokok Pengaturan

a. Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 2 Januari 2013 yang mulai Berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan;

b. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meliputi:

c. Sehubungan dengan hal tersebut maka:

1) Untuk dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka kegiatan pelayanan ekspor, impor dan pengangkutan di Kantor Pabean yang didaftarkan sejak tanggal 1 Februari 2013 tidak dipungut PNBP;

2) Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru, tatacara penyetoran dan pembayaran PNBP mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005;

3) Agar Kepala Kantor Pabean segera melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 kepada pengguna jasa di lingkungan kerjanya;

4) Untuk PNBP yang dilakukan dengan secara pembayaran berkala atas pelayanan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, impor dan pengangkutan yang didaftarkan sebelum tanggal 1 Februari 2013 harus dipungut PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan Jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 Tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagaimana Telah Diubah Dengan 116/PMK.04/2005;

5) Terhadap hutang PNBP yang belum dilunasi sampai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tetap dilakukan penagihan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2013
DIREKTUR JENDERAL
ttd,
AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1001