to English

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-51/BC/2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Lampiran

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.04/2011 tentang Impor Sementara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk Diekspor Kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Pembebasan Bea Masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan yang merupakan pembebasan bersyarat dalam rangka Impor Sementara.

3. Keringanan Bea Masuk adalah pengurangan sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan yang merupakan keringanan bersyarat dalam rangka Impor Sementara.

4. Barang Impor Sementara adalah barang impor yang pemasukannya menggunakan mekanisme Impor Sementara.

5. Diekspor Kembali adalah pengeluaran Barang Impor Sementara dari daerah pabean sesuai dengan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

7. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang meliputi:

• a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, yang selanjutnya disingkat dengan KPU BC;
• b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya, yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC Tipe Madya; atau
• c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC.

8. Pejabat Bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

9. Importir adalah Orang yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

10. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

11. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, dan penyidikan.

BAB II
SYARAT DAN PENGGOLONGAN IMPOR SEMENTARA

Bagian Kesatu
Syarat Impor Sementara

Pasal 2

(1) Barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai Barang Impor Sementara apabila pada waktu impornya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• a. tidak akan habis dipakai, yaitu barang impor yang tidak habis digunakan secara fungsi maupun bentuk selama jangka waktu Impor Sementara;
• b. mudah dilakukan identifikasi, yaitu:
• 1. mudah dikenali selama jangka waktu Impor Sementara dan saat Diekspor kembali; dan/atau
• 2. memiliki ciri-ciri, spesifikasi teknis atau tanda khusus lainnya yang melekat pada Barang Impor Sementara sehingga dapat dikenali antara lain merek, tipe, atau nomor seri.
• c. dalam jangka waktu Impor Sementara tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali aus karena penggunaan;
• d. tujuan penggunaan barang tersebut jelas; dan
• e. terdapat dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali.

Bagian Kedua
Penggolongan Impor Sementara

Pasal 3

(1) Barang Impor Sementara dapat diberikan Pembebasan Bea Masuk atau Keringanan Bea Masuk.

(2) Barang Impor Sementara yang diberikan Pembebasan Bea Masuk meliputi:

• a. barang untuk keperluan pameran yang dipamerkan di tempat lain dari tempat penyelenggaraan pameran berikat, termasuk barang lainnya yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan pameran;
• b. barang untuk keperluan seminar atau kegiatan semacam itu seperti konferensi, lokakarya, atau workshop;
• c. barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi dengan memenuhi ketentuan bahwa barang tersebut tidak berkaitan langsung dengan kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur, seperti barang yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan peragaan atau demonstrasi;
• d. barang untuk keperluan tenaga ahli, yaitu Barang Impor Sementara yang dibawa bersamaan atau tidak oleh tenaga ahli yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai keahliannya dengan memenuhi kriteria:
• 1. didukung dokumen yang menunjukan sebagai tenaga ahli;
• 2. barang tersebut digunakan oleh tenaga ahli atau penggunaanya dibawah pengawasan tenaga ahli; dan
• 3. tidak termasuk peralatan yang akan digunakan dalam industri manufaktur, pengemasan barang, eksplorasi sumber daya alam, keperluan konstruksi, perbaikan atau pemeliharaan gedung, proyek perataan tanah atau semacam itu, kecuali dalam bentuk perkakas tangan.
• e. barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, meliputi:
• 1. barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan, yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
• 2. barang untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan adalah barang atau peralatan yang semata-mata ditujukan untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan bangsa tanpa ada unsur komersial,
• barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• 1. dapat dibuktikan dengan dokumen yang menyatakan bahwa bidang usaha Importir berkaitan dengan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan atau kebudayaan;
• 2. diimpor dalam jumlah yang wajar dengan mempertimbangkan tujuan penggunaannya; dan
• 3. mendapat rekomendasi dari instansi teknis terkait.
• f. barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga dan perlombaan;
• g. kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak, yaitu kemasan yang:
• 1. mempunyai nilai/harga yang tercantum dalam invoice;
• 2. digunakan dalam pengangkutan barang secara berulang-ulang dengan frekuensi impor atau ekspor yang tidak terlalu tinggi;
• 3. diimpor dalam keadaan terisi untuk pengeksporan kembali baik dalam keadaan kosong maupun terisi atau yang diimpor dalam keadaan kosong untuk pengeksporan kembali dalam keadaan terisi; dan
• 4. tidak digunakan untuk pengangkutan dan/atau pengemasan barang dalam negeri.
• h. barang untuk keperluan contoh atau model, yaitu barang atau peralatan yang mewakili kategori barang tertentu yang telah diproduksi atau merupakan contoh dari barang yang produksinya sedang dirancang atau dipertimbangkan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• 1. barang yang diimpor khusus sebagai contoh untuk keperluan produksi (prototipe);
• 2. tidak diimpor dalam jumlah dan jenis yang secara keseluruhan tidak dapat lagi dianggap sebagai contoh atau model berdasarkan kewajaran penggunaannya, baik tipe maupun merek;
• 3. diimpor semata-mata dengan maksud untuk dipertunjukkan atau pemenuhan pesanan terhadap barang yang akan diimpor; dan
• 4. barang tersebut tidak diperjualbelikan, disewakan atau memperoleh penghasilan dari penggunaannya dalam jangka waktu izin Impor Sementara.
• i. kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara;
• j. kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing, yaitu kendaraan atau sarana pengangkut yang:
• 1. masuk ke dalam daerah pabean dengan tujuan lebih dari satu tempat di dalam daerah pabean dengan jadwal kunjungan yang tidak dapat ditentukan atau tidak terjadwal;
• 2. digunakan sebagai alat transportasi selama berada di dalam daerah pabean;
• 3. masuk ke dalam daerah pabean bersama-sama dengan warga negara asingnya; dan
• 4. tidak dimaksudkan untuk pengangkutan barang dengan tujuan komersial.
• k. kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular, yaitu:
• 1. kendaraan atau sarana pengangkut darat atau laut, yang masuk ke daerah pabean melalui lintas batas secara tidak terjadwal dan tidak memiliki izin trayek khusus sebagai kendaraan antar negara melalui lintas batas negara (tramper); dan/atau
• 2. kendaraan atau sarana pengangkut untuk tujuan wisata.
• l. barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi, yaitu:
• 1. yang dimaksud diperbaiki adalah penanganan barang yang rusak dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya;
• 2. yang dimaksud direkondisi adalah penanganan selain perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l. 2. terhadap barang yang usang atau tua dengan mengembalikan seperti kondisi semula sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas barang dari segi ekonomi tanpa mengubah sifat hakikinya;
• 3. yang dimaksud diuji adalah pemeriksaan barang dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
• 4. yang dimaksud dengan dikalibrasi adalah proses untuk menyesuaikan suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan;
• 5. untuk barang yang diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi berlaku ketentuan:
• a) tidak berkaitan dengan kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur di dalam daerah pabean;
• b) Importir yang mengimpor Barang Impor Sementara harus Importir yang berkompeten di bidang jasa perbaikan yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen perusahaan; dan
• c) hasil dari pekerjaan barang yang diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi tidak diperuntukkan bagi penjualan dalam negeri.
• m. binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan, yaitu binatang hidup yang memiliki keahlian atau karakteristik khusus yang dapat dibuktikan dengan dokumen terkait;
• n. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial, yaitu berlaku ketentuan bahwa:
• 1. barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
• 2. barang untuk tujuan kemanusiaan atau sosial digunakan semata-mata untuk kegiatan kemanusiaan yang bertujuan membantu masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa tujuan komersial yang dilaksanakan secara insidentil, seperti bakti sosial, donor darah, pengobatan gratis atau kegiatan semacam itu;
• o. barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
• p. kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, yaitu sarana pengangkut laut yang mempunyai fungsi utama berlayar untuk mengangkut penumpang dan/atau barang serta diimpor oleh perusahaan angkutan laut atau penangkapan ikan berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut atau penangkapan ikan didalam wilayah perairan Indonesia;
• q. pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional, yaitu sarana pengangkut udara dan mesin sarana pengangkut udara yang diimpor oleh perusahaan angkutan udara berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan udara didalam wilayah perairan Indonesia, termasuk juga helikopter;
• r. barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas;
• s. barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri, yaitu barang atau peralatan yang digunakan untuk mendukung pengerjaan proyek milik pemerintah yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kontrak pengadaan barang dan jasa, dan/atau dokumen terkait lainnya yang dapat membuktikan bahwa proyek tersebut merupakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri;
• t. sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean, yaitu kendaraan atau sarana pengangkut darat, laut, atau udara yang masuk ke daerah pabean dengan telah memiliki jadwal dan izin trayek khusus sebagai kendaraan atau sarana pengangkut antar negara (liner); dan/atau
• u. petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean, yaitu petikemas yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
• 1. diimpor dengan tidak dimaksudkan sebagai barang komoditi atau diperjualbelikan di dalam negeri;
• 2. petikemas harus memiliki tanda berupa:
• a) tanda pengenal pemilik atau operator utamanya;
• b) tanda pengenal dan nomor petikemas yang dibuat oleh pemilik atau operatornya; dan
• c) berat tara dari peti kemas, termasuk peralatan tetap yang ada pada petikemas tersebut.
• 3. merupakan barang yang digunakan sebagai alat pengangkutan; dan
• 4. termasuk dalam kategori petikemas adalah peralatan dan perlengkapan dari petikemas yang sesuai dengan tipe petikemasnya, dengan syarat peralatan dan perlengkapan tersebut diimpor beserta dengan petikemasnya.

(3) Barang Impor Sementara selain yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan keringanan bea masuk, termasuk:

• a. mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; meliputi mesin dan peralatan untuk uji coba produksi, pemeliharaan, penyortiran, pengolahan, pemrosesan, pencetakan (moulding), dan pengemasan, termasuk juga barang untuk uji coba yg terpasang menyatu dengan sistem yang sudah ada, misalnya Base Transceiver Station (BTS);
• b. barang yang digunakan untuk melakukan perbaikan, yaitu meliputi barang yang mempunyai fungsi utama untuk memperbaiki;
• c. barang yang digunakan untuk melakukan pengetesan atau pengujian, yaitu meliputi barang yang mempunyai fungsi utama untuk mengetes atau menguji; atau
• d. kapal air/tangki terapung yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama meliputi kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, floating storage offloading (FSO), atau kapal semacam itu.

(4) Terhadap Barang Impor Sementara berupa suku cadang (spare part) harus memenuhi ketentuan:

• a. diimpor untuk digunakan atau dipasang pada Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang telah diberikan izin impor sementara; dan
• b. penggolongan Barang Impor Sementara berupa suku cadang (spare part) mengacu pada penggolongan atas Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir a.

BAB III
IZIN IMPOR SEMENTARA

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Impor Sementara

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, Importir mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Surat permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Teknis Kepabeanan dalam hal:

• a. Barang Impor Sementara digunakan untuk kegiatan berskala internasional, yaitu meliputi segala kegiatan yang mendatangkan Orang dan/atau warga negara asing serta diadakan di beberapa daerah secara sekaligus maupun berurutan;
• b. Kantor Pabean tidak dapat digunakan untuk melakukan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeanan yang disebabkan karena terjadi bencana alam atau dalam kondisi keadaan memaksa; atau
• c. Barang Impor Sementara diperlukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk kemudahan pelayanan pemberian izin Impor Sementara.

(3) Surat permohonan untuk memperoleh izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam hal Barang Impor Sementara digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan, meliputi Barang Impor Sementara yang digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan perminyakan dan pertambangan.

(4) Terhadap Barang Impor Sementara yang digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan permohonan dapat juga diajukan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara.

Pasal 5

(1) Surat permohonan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) paling sedikit dilampiri dengan dokumen:

• a. perkiraan nilai barang seperti invoice, purchase order, surat keterangan dari pemilik barang, atau dokumen semacam itu;
• b. spesifikasi dan/atau identitas barang seperti katalog, brosur, foto barang, Material Safety Data Sheet (MSDS), Ship’s particular, atau dokumen semacam itu;
• c. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu antara pihak supplier dengan penerima barang (Importir) yang masih berlaku dan menyebutkan jangka waktu peminjaman atau sewa;
• d. surat pernyataan bermaterei bahwa barang tersebut akan Diekspor Kembali seperti surat pernyataan dari Importir atau dokumen lainnya yang sejenis;
• e. surat pernyataan bermaterei bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya seperti surat pernyataan dari Importir atau dokumen semacam itu;
• f. identitas pemohon izin Impor Sementara seperti fotokopi NIK, NPWP, surat izin usaha, API, dan/atau paspor atau dokumen semacam itu; dan
• g. izin dari instansi terkait, dalam hal Barang Impor Sementara memerlukan perizinan dari instansi terkait.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dari instansi atau perusahaan pemohon atau kuasa yang ditunjuknya.

Bagian Kedua
Penelitian Permohonan Impor Sementara

Pasal 6

(1) Atas permohonan izin Impor Sementara yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin Impor Sementara.

(2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan mengenai izin Impor Sementara paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal surat keputusan mengenai izin Impor Sementara diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, jangka waktu penerbitan surat keputusan mengenai izin Impor Sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa persyaratan Impor Sementara tidak dipenuhi atau disetujui, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.

(5) Tata kerja penerbitan izin Impor Sementara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(6) Format Keputusan Izin Impor Sementara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Jangka waktu Izin Impor Sementara

Pasal 7

(1) Pemberian jangka waktu izin Impor Sementara dilakukan dengan mempertimbangkan:

• a. tujuan penggunaan barang;
• b. permohonan Importir;
• c. jangka waktu penggunaan barang yang tercantum dalam kontrak kerja/perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu; dan
• d. tenggang waktu yang cukup bagi Importir melakukan realisasi ekspor.

(2) Dalam hal instansi yang berwenang telah menetapkan tanggal berlakunya suatu persetujuan penggunaan atau impor, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tanggal berlakunya persetujuan dimaksud.

(3) Pemberian jangka waktu izin Impor Sementara dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan memberikan jangka waktu yang terpendek.

Bagian Keempat
Pembetulan Surat Keputusan Izin Impor Sementara

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi kesalahan terhadap surat izin Impor Sementara yang telah diterbitkan, Importir dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan pembetulan surat izin Impor Sementara kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kekeliruan karena kekhilafan nyata yang bersifat manusiawi dalam surat keputusan izin Impor Sementara dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung perbedaan pendapat antara Pejabat Bea dan Cukai dengan Importir, misalnya:

• a. kesalahan penulisan data yang disebabkan oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
• b. kesalahan penulisan data yang disebabkan oleh Importir dalam surat permohonan izin Impor Sementara yang diajukan.

(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:

• a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang dipersamakan dengan kawasan pabean;
• b. kesalahan data tersebut merupakan temuan Pejabat Bea dan Cukai; atau
• c. pemberitahuan pabean impor telah mendapatkan nomor pendaftaran.

(4) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir harus melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KEWAJIBAN KEPABEANAN

Bagian Kesatu
Pemenuhan Kewajiban Kepabeanan

Paragraf 1
Pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor

Pasal 9

(1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas Barang Impor Sementara diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan dengan dilampiri:

• a. Keputusan Impor Sementara;
• b. dokumen pelengkap pabean;
• c. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ);
• d. bukti pembayaran (bila ada); dan/atau
• e. Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (bila ada).

(2) Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara tidak berada dalam satu wilayah pengawasan kantor pabean tempat pemasukan, Kepala Kantor yang menerbitkan izin Impor Sementara mengirimkan fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah mendapatkan nomor pendaftaran kepada Kepala Kantor yang mengawasi lokasi penggunaan.

(3) Terhadap Barang Impor Sementara berupa barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, atau barang pribadi pelintas batas yang bukan melalui cargo harus mengisi Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas.

(4) Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam Customs Declaration (BC 2.2) dan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Terhadap Barang Impor Sementara berupa barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, atau barang pribadi pelintas batas yang melalui cargo dapat diselesaikan kewajiban kepabeanannya dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

(6) Tata kerja pengeluaran Barang Impor Sementara adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Tata kerja pengeluaran Barang Impor Sementara barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 2
Penyerahan Jaminan Untuk Barang Impor Sementara yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk

Pasal 10

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang mendapat pembebasan bea masuk, Importir wajib menyerahkan jaminan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan.

(2) Jumlah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar:

• a. bea masuk,
• b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan
• c. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan.

(3) Terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r dapat dikecualikan dari kewajiban penyerahan jaminan dengan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk tempat pemasukan Barang Impor Sementara.

(4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara yang mewajibkan penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan:

• a. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang menyerahkan jaminan tunai dengan pelabuhan pemasukan sama dengan pelabuhan pengeluaran harus:
• 1. mengisi Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
• 2. menyerahkan fotokopi paspor.
• b. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang menyerahkan jaminan tunai dengan pelabuhan pemasukan berbeda dengan pelabuhan pengeluaran, penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas harus:
• 1. menyerahkan surat kuasa untuk pengembalian jaminan dengan dilampiri dengan fotokopi paspor dalam hal pengembalian jaminan dilakukan oleh sponsor;
• 2. mencantumkan nomor rekening atas nama penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas atau sponsor dalam Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dalam hal pengembalian jaminan dilakukan dengan melalui transfer rekening; dan
• 3. menanggung biaya transfer rekening sesuai dengan ketentuan pengenaan biaya administrasi bank yang berlaku dalam hal pengembalian jaminan dilakukan dengan melalui transfer rekening.
• c. terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang mendapat izin penggunaan jaminan tertulis harus:
• 1. menyerahkan fotokopi tiket pesawat pergi-pulang;
• 2. menyerahkan fotokopi paspor; dan
• 3. mempunyai sponsor yang bertempat tinggal di Indonesia dengan membuat surat penunjukan sebagai sponsor.
• d. yang dimaksud dengan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dan c adalah Orang atau agen umum yang berkedudukan di Indonesia dan sanggup untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanan atas Impor Sementara barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas.

(5) Tata kerja menyerahkan jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kepabeanan.

Paragraf 3
Pembayaran Bea Masuk dan PPN atau PPN dan PPnBM serta Penyerahan Jaminan Untuk Barang Impor Sementara yang Mendapat Keringanan Bea Masuk

Pasal 11

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Importir wajib membayar:

• a. bea masuk, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:
  bea masuk = 2% x jumlah bulan jangka waktu Impor Sementara x bea masuk yang seharusnya dibayar; dan
• b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal Barang Impor Sementara dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

(2) Selain kewajiban untuk membayar bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Importir wajib menyerahkan jaminan sebesar:

• a. selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar; dan
• b. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya dibayar.

(3) Dikecualikan dari kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas dari Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

(5) Pelunasan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sebelum penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Fisik dan Persetujuan Pengeluaran

Pasal 12

(1) Sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, terhadap Barang Impor Sementara dilakukan pemeriksaan fisik kecuali Barang Impor Sementara dari Importir Mitra Utama Prioritas.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan jenis barang sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen memberikan persetujuan pengeluaran barang impor.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan untuk diteruskan kepada unit pengawasan agar ditindaklanjuti.

(4) Terhadap hasil pemeriksaan fisik yang kedapatan jumlah dan/atau jenis tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen memberikan persetujuan pengeluaran terhadap Barang Impor Sementara setelah:

• a. mendapat rekomendasi dari unit pengawasan bahwa tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan; dan
• b. Importir telah membayar bea masuk dan Pajak dalam Rangka Impor untuk barang impor yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam izin Impor Sementara.

BAB V
PINDAH LOKASI ATAU PENGGUNAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Bagian Kesatu
Pindah Lokasi

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 13

(1) Importir yang bermaksud memindahlokasikan Barang Impor Sementara wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan menggunakan surat permohonan secara tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri dengan:

• a. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu yang mencantumkan perubahan atau penambahan lokasi penggunaan Barang Impor Sementara;
• b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Impor Sementara beserta perubahannya;
• c. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat pengimporan; dan
• d. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara.

(4) Dalam hal lokasi penggunaan Barang Impor Sementara berada di Kantor Pabean lain, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara dan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tujuan penggunaan Barang Impor Sementara.

(5) Permohonan pindah lokasi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan penggunaan untuk tujuan lain dan/atau perpanjangan izin Impor Sementara.

Paragraf 2
Pemberian Izin Pindah Lokasi

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian dengan memperhatikan:

• a. alasan pindah lokasi; dan
• b. dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa persyaratan pindah lokasi:

• a. memenuhi syarat, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara awal dengan menambah lokasi penggunaan Barang Impor Sementara yang baru;
• b. tidak memenuhi syarat, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai membuat surat penolakan yang menyebutkan alasannya untuk disampaikan kepada Importir.

(3) Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara untuk dilakukan pengawasan.

(4) Dalam hal Barang Impor Sementara dipindahlokasikan, Pemberitahuan Pabean Impor dan jaminan masih menggunakan dokumen yang telah diajukan atau dipertaruhkan pada saat awal pemasukan Barang Impor Sementara.

(5) Importir dapat memindahlokasikan Barang Impor Sementara ke lokasi tujuan setelah menerima Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Format perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(7) Tata kerja pindah lokasi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Penggunaan Untuk Tujuan Lain

Paragraf 1
Pengajuan Permohonan

Pasal 15

(1) Selama masa berlakunya izin Impor Sementara, Barang Impor Sementara dapat digunakan untuk tujuan lain dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat alasan penggunaan untuk tujuan lain dan ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan perusahaan.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilampiri dengan:

• a. kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu yang mencantumkan perubahan penggunaan Barang Impor Sementara;
• b. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Impor Sementara beserta perubahannya;
• c. fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor; dan
• d. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan penggunaan untuk tujuan lain.

Paragraf 2
Pemberian Izin Penggunaan Untuk Tujuan Lain

Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permohonan Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian dengan memperhatikan:

• a. alasan penggunaan untuk tujuan lain; dan
• b. dokumen pendukung yang menjadi dasar untuk keperluan penggunaan untuk tujuan lain.

(2) Barang Impor sementara dapat digunakan untuk tujuan lain selama berlakunya izin Impor Sementara sepanjang fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan tidak berubah menjadi keringanan bea masuk atau sebaliknya.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa persyaratan penggunaan untuk tujuan lain:

• a. memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan dengan surat izin penggunaan untuk tujuan lain dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal ini;
• b. tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai membuat surat penolakan yang menyebutkan alasannya untuk disampaikan kepada Importir.

(4) Terhadap permohonan Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan lengkap.

(5) Tata kerja penggunaan untuk tujuan lain sesuai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 17

(1) Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, Importir mengajukan permohonan secara tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan menyebutkan alasannya.

(2) Surat permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan dokumen:

• a. perpanjangan kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu antara pihak supplier dengan penerima barang (Importir), dalam hal dokumen kontrak sebelumnya sudah tidak berlaku;
• b. perpanjangan izin dari instansi terkait, dalam hal Barang Impor Sementara memerlukan perizinan dari instansi terkait; dan
• c. fotokopi berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor Sementara, fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor, dan fotokopi dokumen pelengkap pabean.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima secara lengkap paling lambat pada saat tanggal jangka waktu izin Impor Sementara berakhir.

(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara bersamaan dengan permohonan pindah lokasi.

Pasal 18

(1) Dalam hal berkas permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) telah lengkap, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara melakukan penelitian dokumen.

(2) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi penelitian atas:

• a. jangka waktu izin Impor Sementara;
• b. masa berlaku kontrak kerja / perjanjian sewa (leasing agreement) atau dokumen semacam itu;
• c. masa berlaku izin dari instansi terkait, dalam hal Barang Impor Sementara memerlukan izin dari instansi terkait; dan
• d. penggolongan Barang Impor Sementara.

(3) Dalam hal berkas permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerimaan dokumen di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara mengembalikan berkas permohonan kepada Importir untuk dilengkapi.

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 19

(1) Terhadap perpanjangan jangka waktu mereekspor kembali Barang Impor Sementara dilakukan pemeriksaan fisik kecuali Barang Impor Sementara dari Importir Mitra Utama Prioritas.

(2) Dalam hal lokasi Barang Impor Sementara berada di luar wilayah kerja Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara mengirimkan surat permintaan bantuan dilakukan pemeriksaan fisik kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan.

(3) Dalam hal Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan menerima permintaan bantuan dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah melakukan pemeriksaan fisik Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara mengirimkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan fisik.

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit memuat:

• a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang);
• b. tujuan penggunaan barang;
• c. lokasi penggunaan barang; dan
• d. kesimpulan.

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kedapatan:

• a. sesuai dengan izin Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara memberikan persetujuan perpanjangan izin Impor Sementara;
• b. tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara menolak perpanjangan izin Impor Sementara dan apabila terjadi pelanggaran dilakukan pencabutan izin Impor Sementara.

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara menyampaikan persetujuan atau penolakan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemeriksaan fisik atau diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan Barang Impor Sementara.

(7) Dalam hal persetujuan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan telah melampaui jatuh tempo izin Impor Sementara, tanggal jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dimulai sejak tanggal setelah berakhirnya izin Impor Sementara sebelumnya sepanjang permohonan perpanjangan izin Impor Sementara diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara dan penerbitan perpanjangan izin Impor Sementara tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara.

(8) Format Keputusan Perpanjangan Izin Impor Sementara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9) Format Surat Keputusan Perpanjangan Izin Impor Sementara yang diajukan bersama izin pindah lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) ditetapkan dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(10) Tata kerja pengajuan permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sesuai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Perpanjangan Masa Berlaku Jaminan

Pasal 20

(1) Atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk, Importir wajib memperpanjang masa berlaku jaminan.

(2) Atas perpanjangan izin Impor Sementara yang mendapatkan keringanan bea masuk, Importir wajib membayar kembali bea masuk sebesar 2% dikalikan jumlah bulan jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar, serta menyesuaikan besarnya jaminan.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 21

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti:

• a. bencana alam berupa gempa bumi, banjir, tsunami, petir, longsor, dan peristiwa alam lainnya;
• b. huru-hara atau kerusuhan massal;
• c. kecelakaan lalu lintas darat, laut, maupun udara;
• d. kebakaran; atau
• e. perang.

(2) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang yaitu:

• a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk bencana alam;
• b. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), untuk keadaan huru-hara dan kebakaran;
• c. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), untuk keadaan kecelakaan; atau
• d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk keadaan perang.

(3) Pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditanda tangani oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.

(4) Dalam hal Barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat atau musnah karena keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara, Importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk:

• a. mengekspor kembali Barang Impor Sementara;
• b. melunasi kekurangan bea masuk yang terutang; dan
• c. membayar sanksi administrasi.

(5) Terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapat keringanan bea masuk, maka atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayar tidak dapat dimintakan pengembalian.

(6) Tidak termasuk dalam pengertian keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:

• a. tenggelam karena selain faktor alam juga ada unsur kesalahan manusia (human error).
  Misalnya, kapal tenggelam karena kelebihan muatan barang dan/atau Orang meskipun juga terkena ombak besar atau arus laut;
• b. kecelakaan karena pelanggaran atas ketentuan atau peraturan mengenai keselamatan dari instansi yang berwenang, misalnya:
• 1. kecelakaan lalu lintas karena melanggar rambu-rambu lalu lintas atau aturan lalu lintas lainnya dari kepolisian;
• 2. pesawat jatuh karena tidak memenuhi syarat kelaikan terbang.
• c. kecelakaan karena perlombaan atau pertunjukan umum lainnya;
• d. kebakaran karena adanya faktor kesengajaan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 22

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), Importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan paling sedikit melampirkan:

• a. pernyataan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
• b. berkas dokumen Impor Sementara; dan
• c. bukti lain yang mendukung keadaan memaksa (force majeure).

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 23

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara dapat melakukan:

• a. pengumpulan informasi dan data;
• b. pemeriksaan barang atau lokasi kejadian force majeure; dan/atau
• c. wawancara dengan pihak-pihak terkait.

(2) Dalam hal lokasi kejadian force majeure berada di luar wilayah pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dapat meminta bantuan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Kantor Pabean tempat terjadinya force majeure membuat laporan kejadian dan berita acara serta dikirimkan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.

(4) Atas hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang telah memenuhi persyaratan diterbitkan surat keputusan persetujuan Impor Sementara yang mengalami force majeure dengan ketentuan:

• a. bea masuk yang telah dibayar tidak dapat dimintakan pengembalian;
• b. bea masuk dan sanksi administrasi yang masih terutang dibebaskan dari kewajiban melunasi; dan
• c. jaminan yang dipertaruhkan dapat dikembalikan.

(5) Atas hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak memenuhi persyaratan diterbitkan surat penolakan.

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukannya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
REALISASI EKSPOR

Bagian Kesatu
Pemenuhan Kewajiban Ekspor Kembali

Pasal 24

(1) Barang Impor Sementara yang telah selesai digunakan sesuai jangka waktu izin Impor Sementara atau perpanjangannya berakhir wajib Diekspor Kembali.

(2) Untuk penyelesaian kewajiban ekspor kembali, Importir harus mengajukan:

• a. berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor Sementara, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan fotokopi dokumen pelengkap pabean;
• b. berkas dokumen ekspor, antara lain fotokopi dokumen pelengkap pabean;
• c. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali Barang Impor Sementara dan/atau surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali; dan
• d. fotokopi dokumen data perusahaan, antara lain NIK, API, SIUP, NPWP, dan dokumen semacam itu,
• kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Dan Cukai yang menerbitkan izin Impor Sementara.

(3) Terhadap barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf r, penyelesaian kewajiban Ekspor Kembali dilakukan dengan mengajukan Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).

(4) Dalam hal penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas telah meninggalkan Daerah Pabean sebelum menyelesaikan kewajiban pabean untuk ekspor kembali, pengajuan Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dapat dilakukan oleh Sponsor sepanjang dapat dibuktikan bahwa Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas nyata-nyata telah meninggalkan Daerah Pabean.

(5) Terhadap Barang Impor Sementara yang akan Diekspor Kembali dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang akan Diekspor Kembali dengan data pada saat pemasukan Barang Impor Sementara kecuali Barang Impor Sementara dari Importir Mitra Utama Prioritas.

(6) Barang Impor Sementara dapat Diekspor Kembali ke negara lain selain negara asal Barang Impor Sementara.

(7) Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Outward Manifest yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean tempat realisasi ekspor kembali Barang Impor Sementara.

(8) Tata kerja penyelesaian kewajiban ekspor kembali sesuai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Paragraf 1
Ekspor Kembali Diluar Kantor Pabean Penerbit Izin Impor Sementara

Pasal 25

(1) Ekspor kembali dapat dilakukan melalui Kantor Pabean selain Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan didahului pemberitahuan tertulis Importir kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dan tembusan kepada Kepala Kantor Pabean di Kantor Pabean tempat ekspor kembali sebelum berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara.

(2) Atas pemberitahuan tertulis Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara mengirimkan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean di Kantor Pabean tempat ekspor kembali dengan dilampiri fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan fotokopi izin Impor Sementara beserta perpanjangannya.

(3) Untuk penyelesaian ekspor kembali, Importir mengajukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), izin Impor Sementara dan dokumen pelengkap kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat ekspor kembali.

(4) Berdasarkan pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat ekspor kembali melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.

(5) Setelah realisasi ekspor kembali telah dilakukan, Kantor Pabean tempat ekspor kembali mengirimkan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Kantor Pabean penerbit izin Impor Sementara untuk penyelesaian administrasi Impor Sementara.

Bagian Kedua
Terlambat Mengekspor Kembali dan Tidak Mengekspor Kembali

Pasal 26

(1) Barang Impor Sementara yang terlambat diekspor kembali adalah dalam hal pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan/atau surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali melewati jangka waktu izin Impor Sementara, tetapi realisasi ekspor kembalinya dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara.

(2) Dalam hal Importir mengajukan surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan melewati jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat ekspor kembali dengan dibuktikan cap tanda terima.

(3) Dalam hal Importir akan mengekspor kembali Barang Impor Sementara yang terlambat diekspor kembali, realisasi ekspor kembali tersebut dilakukan setelah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar telah dilunasi.

Bagian Ketiga
Pengecualian Kewajiban Diekspor Kembali

Pasal 27

(1) Kewajiban Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikecualikan dalam hal:

• a. masih diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
• b. mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
• c. hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau
• d. nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk Diekspor Kembali, berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• a. terhadap Barang Impor Sementara yang masih diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah, Importir harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.
• b. terhadap Barang Impor Sementara yang mengalami kerusakan dalam penggunaan dapat dibuktikan bahwa barang tersebut nyata-nyata mengalami kerusakan berat yang disebabkan oleh penggunaan dan bukan faktor kesengajaan atau kesalahan manusia (human error), selain itu Importir harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
• 1. surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya; dan
• 2. surat persetujuan dari pemilik barang.
• c. terhadap Barang Impor Sementara yang hilang tanpa ada unsur kesengajaan harus dibuatkan laporan kejadian dan berita acara oleh Pejabat Bea dan Cukai, selain itu Importir wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
• 1. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan
• 2. surat persetujuan dari pemilik barang.
• d. terhadap Barang Impor Sementara yang nyata-nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk Diekspor Kembali, Importir harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala KPU BC atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk mendapat pertimbangan atas nama Direktur Jenderal.

(3) Dalam hal tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terhadap Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali.

Bagian Keempat
Dianggap Tidak Diekspor Kembali Dan Diperlakukan Sebagai Barang Impor Sementara Yang Tidak Diekspor Kembali

Pasal 28

(1) Yang dimaksud dengan Barang Impor Sementara dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali adalah:

• a. Barang Impor Sementara yang realisasi ekspor kembalinya dilakukan dalam jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin; atau
• b. Barang Impor Sementara yang dicabut izin Impor Sementaranya.

(2) Terhadap Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali dapat tidak Diekspor Kembali sepanjang telah:

• a. membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
• b. mendapatkan persetujuan tidak mengekspor kembali dari instansi yang berwenang dalam hal Barang Impor Sementara tersebut merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor termasuk barang dalam kondisi bukan baru; dan
• c. termasuk dalam pengecualian Kewajiban Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Bagian Kelima
Penyelesaian Jaminan

Paragraf 1
Pengembalian Jaminan

Pasal 29

(1) Untuk pengembalian jaminan, Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara, dengan menyampaikan alasan disertai bukti-bukti penyelesaian izin Impor Sementara paling sedikit berupa:

• a. berkas dokumen impor, antara lain fotokopi surat izin Impor Sementara Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan dokumen pelengkap pabean;
• b. berkas dokumen ekspor, antara lain fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali Barang Impor Sementara yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan dokumen pelengkap pabean, Nota Pelayanan Ekspor (NPE), fotokopi outward manifest yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di kantor pabean;
• c. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ); dan
• d. bukti pembayaran Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dalam hal terkena sanksi terlambat mengekspor.

(2) Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang digunakan sebagai bukti penyelesaian izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor kembali Barang Impor Sementara yang telah dilakukan pemeriksaan fisik, pengembalian jaminan tidak dapat diberikan.

(3) Dalam hal ekspor kembali dilakukan di luar Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor tempat pemasukan Barang Impor Sementara melakukan penelitian kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membandingkan dengan berkas dokumen ekspor kembali yang dikirimkan oleh Kantor Pabean tempat ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).

(4) Dalam hal penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas mengajukan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyerahkan dokumen paling sedikit:

• a. Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang telah dilakukan pemeriksaan fisik dan diberi persetujuan ekspor oleh Pejabat Bea dan Cukai di pelabuhan pengeluaran;
• b. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ);
• c. fotokopi tiket keberangkatan dan boarding pass penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
• d. fotokopi paspor; dan
• e. fotokopi identitas diri dari sponsor yang ditunjuk sesuai surat kuasa, dalam hal pelabuhan pemasukan berbeda dengan pelabuhan pengeluaran.

(5) Terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang menyerahkan jaminan dengan pelabuhan pemasukan berbeda dengan pelabuhan pengeluaran, penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diserahkan di Kantor Pabean pelabuhan pengeluaran.

(6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean pelabuhan pengeluaran harus mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

(7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (4) telah lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan mengembalikan jaminan kepada Importir, penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas atau sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d.

(8) Pengembalian jaminan terhadap penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas dapat dilakukan melalui:

• a. diserahkan langsung kepada penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
• b. diserahkan langsung kepada sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d; atau
• c. transfer ke nomor rekening yang sesuai dengan isian dalam Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 2
Pencairan Jaminan dan Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 30

(1) Atas Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) yang tidak dilakukan upaya penyelesaian izin Impor Sementara, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Impor Sementara:

• a. meminta kepada Importir atau pihak penjamin untuk mencairkan jaminan; dan
• b. menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk.

(2) Dalam hal Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) telah dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan mengekspor kembali, sanksi administrasi tersebut diperlakukan sebagai sanksi administrasi atas Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak diekspor kembali.

BAB IX
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan

Pasal 31

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam izin Impor Sementara barang tersebut terpenuhi, terhadap Barang Impor Sementara dapat dilakukan pemeriksaan fisik sewaktu - waktu oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk memastikan jumlah dan jenis Barang Impor Sementara dan masih berada di lokasi penggunaan.

Bagian Kedua
Penegahan

Pasal 32

(1) Barang Impor Sementara dilakukan penegahan dalam hal:

• a. tidak diselesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya oleh Importir setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
• b. tidak dilakukan realisasi ekspor kembalinya setelah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau
• c. tidak dilakukan realisasi ekspor kembali setelah tidak mendapatkan persetujuan tidak mengekspor kembali dari instansi yang berwenang atas Barang Impor Sementara yang dicabut izin Impor Sementaranya.

(2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara memberitahukan secara tertulis kepada Importir untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban kepabeanannya.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin Impor Sementara

Pasal 33

(1) Terhadap Barang Impor Sementara yang dicabut izin Impor Sementaranya dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

(2) Dalam hal Importir tidak mendapatkan persetujuan tidak mengekspor kembali dari instansi yang berwenang, Barang Impor Sementara harus Diekspor Kembali.

(3) Pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin Impor Sementara dan dilaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara.

(4) Pencabutan izin Impor Sementara dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dengan keputusan pencabutan izin Impor Sementara menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat
Penagihan

Pasal 34

(1) Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar, Importir melakukan pembayaran menggunakan dokumen pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, Dan Pajak (SSPCP) dengan dokumen dasar pembayaran menggunakan surat keputusan mengenai izin Impor Sementara.

(2) Kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

• a. perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mendapatkan keringanan bea masuk; atau
• b. Barang Impor Sementara yang dianggap tidak Diekspor Kembali dan diperlakukan sebagai Barang Impor Sementara yang tidak Diekspor Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(3) Terhadap hasil pemeriksaan fisik yang kedapatan jumlah dan/atau jenis tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai setelah mendapat rekomendasi dari unit pengawasan bahwa tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).

Bagian Kelima
Penatausahaan

Pasal 35

(1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani izin Impor Sementara menatausahakan dokumen Impor Sementara dalam Formulir Catatan Impor Sementara sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean atas Barang Impor Sementara bersangkutan.

(2) Formulir Catatan Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Dalam hal Barang Impor Sementara telah diselesaikan kewajiban pabeannya, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan penyelesaian pada Formulir Catatan Impor Sementara.

Pelaporan Dan Pemantauan

Pasal 36

(1) Berdasarkan data dalam Formulir Catatan Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Kantor Pabean mengirimkan laporan semester atas izin Impor Sementara yang telah diterbitkan atau realisasi ekspor atas Barang Impor Sementara kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dengan tembusan:

• a. Direktur Jenderal u.p Direktur Teknis Kepabeanan, dalam hal Barang Impor Sementara selain yang digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan; atau
• b. Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan, dalam hal Barang Impor Sementara yang digunakan untuk operasi perminyakan dan pertambangan.

(2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau formulir laporan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Untuk pemantauan dalam rangka pengawasan atas penerbitan surat keputusan mengenai izin Impor Sementara dapat menggunakan sistem aplikasi pemantauan secara elektronik.

(4) Dalam hal pengawasan sudah dilakukan secara elektronik, tidak perlu menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PENUTUP

Pasal 37

Izin Impor Sementara yang Pemberitahuan Pabean Impornya telah didaftarkan sebelum dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin Impor Sementara, dan dapat diberikan perpanjangan serta diselesaikan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Impor Sementara, antara lain:

• a. Pasal 21, 22, dan 23 Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP-07/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor; dan
• b. Pasal 20 dan 21 Peraturan Direktur Jenderal Nomor: P-21/BC/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tanjung Priok;
• dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 November 2012
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001