to English

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-48/BC/2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAlAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA RFPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Lampiran

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dan Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina, dipandang perlu untuk mengatur Iebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dan Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina;

• 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
• 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uridang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
• 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 teritang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
• 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 fentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
• 5. Peraturan Mentera Kcuangan Nemor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
• 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tanif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA);
• 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tangaI 1 Oktober 2012 tentang Pengenaan Bea Mauk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dan Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAlAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA

Pasal 1

Terhadap impor produk canai Iantaian dan besi atau baja bukan paduan tidak dalam gulungan berupa:

• a. produk canai lantaian dan besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau Iebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.51.00.00;
• b produk canai lantaian dan besi atau baja bukan paduan dengan leban 600 mm atau Iebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau Iebih tetapi tidak melebihi 10 mm, sebagaimana dimaksud pada pos tarif 7208.52.00.00,
• yang berasal dan Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Besaran Bea Mauk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

(2) Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/Most Favoured Nation (MFN).

Pasal 4

(1) Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dan Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina.

(2) Peraturan Menteri Kuangan Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012.

Pasal 5

Terhadap impor barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor, diwajibkan juga membayar Bea Masuk Anti Dumping dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dengan menggunakan dokumen dasar pembayaran:

• a. Formulir Pembenitahuan Pembayaran Bea Masuk Anti Dumping sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.
• b. Surat Penetapan berupa surat tagihan.

Pasal 6

(1) Baa Masuk Anti Dumping dihitung berdasarkan nilai pabean produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tidak dalam gulungan dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura Dan Ukraina dikalikan persentase tarif Baa Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Baa Masuk Anti Dumping dihitung berdasarkan persentase dari PDRI dikalikan dengan Baa Masuk Anti Dumping.

Pasal 7

Pembayaran dan penyetoran Baa Masuk Anti Dumping dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Baa Masuk Anti Dumping menggunakan SSPCP. Kode Akun untuk Baa Masuk Anti Dumping menggunakan kode Akun untuk Bea Masuk dan kode Akun tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Baa Masuk Anti Dumping menggunakan kode Akun PDRI.

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Pabean membuat laporan bulanan pelaksanaan impor barang yang dikenakan Baa Masuk Anti Dumping kepada Direktur Jenderal up. Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutntya dengan mengguntakan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan meskipun tidak ada penerimaan Baa Masuk Anti Dumping.

Pasal 9

Peraturan Direktur Janderal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2012
DIREKTUR JENDERAL,
ttd,
AGUNG KUSWANDONO
NiP 19670329 199103 1 001