to English

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-55/BC/2011

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Lampiran

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

5. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

6. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.

7. Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, yang selanjutnya disebut Persetujuan AANZFTA, adalah Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

8. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) adalah ketentuan yang wajib dipenuhi untuk menentukan asal (originitas) suatu barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.

9. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu barang yang diekspor telah memenuhi Ketentuan Asal Barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.

10. Kriteria Asal Barang (Origin Criteria) adalah criteria keasalan suatu barang yang telah disepakati sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Asal Barang dalam rangka Persetujuan AANZFTA.

11. Third Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota AANZFTA atau negara bukan anggota AANZFTA) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota AANZFTA yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota AANZFTA tersebut.

12. Negara pengekspor kedua adalah negara anggota AANZFTA yang mengimpor dari negara anggota AANZFTA lainnya, kemudian mengekspor barang yang diimpornya tersebut ke negara anggota AANZFTA ketiga lainnya.

13. Back-to-back Certificate of Origin adalah SKA yang diterbitkan oleh negara pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh negara anggota pengekspor pertama.

14. Issued retroactively adalah penerbitan SKA yang dilakukan 3 (tiga) hari setelah tanggal pengapalan sampai dengan 12 (dua belas) bulan, yang disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja, atau terdapat alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga SKA tidak dapat diterbitkan pada saat pengeksporan.

15. Certified True Copy adalah copy SKA yang diterbitkan sebagai pengganti SKA asli yang hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Kantor Pabean pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian impor.

16. Retroactive Check adalah penelitian mengenai keotentikan dan keakuratan informasi dari SKA yang sedang diteliti.

17. Verification Visit adalah verifikasi yang dilakukan di negara asal barang oleh Direktorat Jenderal untuk memastikan keotentikan dan keakuratan informasi dari SKA dalam hal hasil retroactive check diragukan.

18. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan AANZFTA sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA).

19. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor.

20. Overleaf notes adalah catatan mengenai petunjuk atau tata cara pengisian Form AANZ yang tertera pada halaman belakang form AANZ.

BAB II
TARIF PREFERENSI

Pasal 2

(1) Dalam rangka Persetujuan AANZFTA, barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi;

(2) Pengenaan Tarif Prefrensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• a. kriteria asal barang;
• b. kriteria pengiriman; dan
• c. ketentuan prosedural.

Bagian Pertama
KRITERIA ASAL BARANG

Pasal 3

(1) Kriteria Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

• a. Wholly Produced atau Wholly Obtained;
• b. PE;
• c. Regional Value Content tidak kurang dari 40% nilai FOB (RVC 40%);
• d. telah mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC); atau
• e. Product Specific Rules (PSR).

(2) Kriteria Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
KRITERIA PENGIRIMAN

Pasal 4

Kriteria pengiriman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

(1) barang dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara pengimpor tanpa melalui negara lain yang bukan anggota AANZFTA; atau

(2) barang dikirim dari negara pengekspor ke negara pengimpor dapat transit di negara lain yang bukan anggota AANZFTA, dengan ketentuan:

• a. barang tidak mengalami proses apapun selain kegiatan bongkar, muat, penyimpanan, atau kegiatan lainnya untuk menjaga keutuhan barang atau pengiriman ke negara pengimpor;
• b. barang tidak mengalami proses jual beli atau kegiatan komersial lainnya di negara yang bukan anggota AANZFTA; dan
• c. semata-mata disebabkan oleh alasan geografis, ekonomis, atau alasan logistik lainnya yang dapat diterima dan/atau disepakati.

Pasal 5

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Importir harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada Pejabat Bea dan Cukai:

• a. Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor;
• b. SKA yang diterbitkan oleh Issuing Authority di negara pengekspor;
• c. salinan komersial invoice asli dari barang yang bersangkutan; dan
• d. dokumen pendukung lainnya yang membuktikan dari kegiatan pengiriman langsung dengan transit.

Bagian Ketiga
KETENTUAN PROSEDURAL

Pasal 6

(1) SKA dalam rangka Persetujuan AANZFTA menggunakan dokumen Form AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority yang telah ditunjuk di negara masing-masing.

(2) SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar, satu lembar asli (original) dan dua copy (duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor).

(3) Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit/Issuing Authority. Tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.

(4) Ketentuan mengenai bentuk SKA sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Dalam satu SKA, dapat berisi lebih dari satu jenis barang, dengan syarat setiap barang memiliki kriteria asal barang masing-masing.

(6) SKA diterbitkan menjelang, atau tidak lebih dari tiga hari kerja setelah tanggal eksportasi.

(7) Dalam hal SKA tidak dapat diterbitkan dalam waktu sebagaimana diatur pada ayat (6), dengan alasan tertentu yang dapat diterima, maka penerbitan SKA dapat dilakukan selama satu tahun sejak tanggal eksportasi dengan diberi tulisan/cap “ISSUED RETROACTIVELY”.

(8) Dalam hal SKA hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, maka eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority di negara pengekspor untuk menerbitan copy SKA (Certified True Copy), dengan ketentuan:

• a. diberi tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY";
• b. dicantumkan tanggal sesuai tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak; dan
• c. diterbitkan paling lambat satu tahun sejak tanggal penerbitan SKA asli yang hilang atau rusak.

(9) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian harus dilakukan dengan cara:

• a. mencoret (striking out) data yang salah;
• b. menambahkan data yang benar; dan
• c. disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA dan disahkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority.

Pasal 7

Berdasarkan permohonan eksportir di negara pengekspor kedua, Instansi Penerbit/Issuing Authority di negara tersebut dapat menerbitkan Back-to-Back SKA dengan ketentuan:

• a. Penerbitan Back-to-back SKA dibuat berdasarkan SKA yang pertama (asli);
• b. Masa berlaku Back to Back SKA dimaksud, tidak melebihi masa berlakunya SKA asli; dan
• c. Pengiriman barang yang akan diekspor dengan menggunakan Back to Back SKA, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali:
• 1. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
• 2. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor.

Pasal 8

(1) Pengiriman barang yang dilindungi dengan SKA dapat menggunakan third party invoice.

(2) Nomor invoice yang dikeluarkan oleh produsen (negara anggota AANZFTA yang mengirim barang) dan nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) dicantumkan pada kolom 10 SKA.

(3) Untuk transaksi yang menggunakan third party invoice diberi tanda (√) pada box “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE” pada kolom 13 SKA;

Pasal 9

(1) Importir wajib mencantumkan pada kolom 19 PIB:

• a. kode fasilitas tarif preferensi untuk Persetujuan AANZFTA yaitu angka 58; dan
• b. nomor dan tanggal SKA.

(2) Importir wajib menyampaikan lembar asli SKA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB hard copy.

BAB III
PENELITIAN DOKUMEN PIB DAN SKA

Pasal 10

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap dokumen PIB sebagai berikut:

• a. PIB harus dilampiri dokumen pelengkap pabean, lembar SKA asli atau SKA yang telah diberi tulisan/cap “CERTIFIED TRUE COPY”;
• b. Pada kolom 19 PIB telah diisi kode fasilitas tarif preferensi yaitu angka 58 serta nomor dan tanggal SKA dengan benar;
• c. Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan fisik barang (jika dilakukan pemeriksaan fisik) dan SKA harus sesuai;
• d. Jenis barang yang diberitahukan termasuk barang yang mendapat tarif preferensi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
• e. Nama pemasok/eksportir dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA kedapatan sesuai, kecuali untuk yang menggunakan skema third party invoice;
• f. Pada kolom 34 PIB telah diisi dengan benar sesuai tarif bea masuk barang impor yang bersangkutan berdasarkan tarif preferensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
• g. Bea masuk telah dihitung dan dilunasi sesuai dengan tariff bea masuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11

Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap dokumen SKA sebagai berikut:

• a. SKA telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam daftar yang berwenang menandatangani SKA Form AANZ dan diberi cap jabatan;
• b. Mencocokkan tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan dengan contoh spesimen tandatangan dan cap jabatan yang bersangkutan;
• c. Kolom-kolom pada SKA telah diisi dengan pernyataan yang sesuai yang diberitahukan dalam PIB dan dokumen pelengkap pabean, serta telah diisi sesuai ketentuan pada overleaf notes;
• d. Meneliti Bill of Lading (B/L) termasuk dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
• e. Mencocokkan tanggal penerbitan SKA dengan tanggal pengapalan yang tertera pada B/L;
• f. Melakukan penelitian terhadap Kriteria Asal Barang pada kolom 8 sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 12

Surat Keterangan Asal (SKA) dianggap diragukan keabsahannya dalam hal:

• a. Tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan/atau cap jabatan yang bersangkutan;
• b. Pejabat Bea dan Cukai meragukan pemenuhan Kriteria Asal Barang yang tercantum dalam SKA; atau
• c. Pejabat Bea dan Cukai memiliki bukti nyata tidak dipenuhinya Kriteria Asal Barang misalnya adanya informasi tertulis antara lain dari:
• 1. Perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri;
• 2. Instansi pemerintah di dalam/luar negeri;
• 3. Hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal; dan/atau
• 4. Hasil pemeriksaan pembukuan.

Pasal 13

Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, permasalahan yang terkait dengan salah satu jenis barang, tidak boleh mempengaruhi atau menunda pemberian tariff preferensi atas jenis barang lainnya yang tercantum dalam SKA dimaksud.

Pasal 14

(1) Perbedaan kecil (minor discrepancies) antara SKA dengan PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean lainnya tidak menyebabkan SKA dianggap tidak sah, sehingga tidak mempengaruhi pemberian tarif preferensi;

(2) Perbedaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan secara rinci dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
KEPUTUSAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Pasal 15

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai memberikan tariff preferensi dan memberikan tanda (√) pada box Preferential Treatment Given pada kolom 4 SKA serta menandatanganinya.

Pasal 16

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai tidak memberikan tarif preferensi, dengan memberikan tanda (√) pada box Preferential Treatment Not Given pada kolom 4 SKA disertai alasan yang menyebabkan tarif preferensi tidak dapat diberikan serta menandatanganinya.

(2) Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);

(3) Dalam hal Importir keberatan atas penerbitan SPTNP, maka Importir dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diragukan, Pejabat Bea dan Cukai menunda atau tidak memberikan tarif preferensi, dengan memberikan tanda (√) pada box Preferential Treatment Not Given pada kolom 4 SKA disertai alasan yang menyebabkan tariff preferensi ditunda atau tidak dapat diberikan (dalam bahasa Inggris) serta menandatanganinya.

(2) Melakukan retroactive check dengan mengirimkan surat dilampiri Fotokopi SKA kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean dengan tembusan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepabeanan Internasional, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai/Unit yang Menangani Keberatan dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan yang berisi:

• a. pemberitahuan bahwa keabsahan SKA diragukan disertai dengan alasannya;
• b. permintaan konfirmasi tentang keabsahan SKA tersebut.

(3) Menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) atas selisih kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berdasarkan tariff bea masuk yang berlaku umum (MFN);

(4) Dalam hal Importir keberatan atas penerbitan SPTNP, maka Importir dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Dalam hal Kepala Kantor Pabean telah menerima jawaban konfirmasi keabsahan SKA dari Instansi Penerbit/Issuing Authority, maka diwajibkan untuk meneruskan jawaban konfirmasi tersebut kepada Unit yang Menangani Keberatan dengan tembusan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

(6) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya jawaban konfirmasi dari Instansi Penerbit/Issuing Authority, Kepala Kantor Pabean menyampaikan keterangan tertulis kepada Instansi Penerbit/ Issuing Authority.

(7) Dalam hal Instansi Penerbit/Issuing Authority tidak memberikan jawaban atas konfirmasi SKA dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diterimanya permintaan konfirmasi SKA, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
VERIFICATION VISIT

Pasal 18

(1) Dalam hal hasil retroactive check diragukan kebenarannya, Direktur Jenderal dapat melakukan verification visit.

(2) Dalam hal diperlukan verification visit, Direktur Jenderal harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority, minimal 30 hari sebelum verification visit dilaksanakan.

(3) Dalam hal Instansi Penerbit/Issuing Authority bukan merupakan instansi pemerintah, permintaan secara tertulis ditujukan kepada otoritas kepabeanan negara pengekspor.

(4) Permintaan tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib memuat:

• a. identitas otoritas kepabeanan yang menyampaikan Permintaan dimaksud;
• b. nama eksportir atau produsen dari negara pengekspor yang barangnya merupakan subyek verification visit;
• c. tanggal permohonan tertulis dibuat;
• d. tanggal dan lokasi kunjungan yang diusulkan;
• e. tujuan dan ruang lingkup kunjungan yang diusulkan, termasuk hal-hal khusus yang akan menjadi fokus penelitian atas barang yang menjadi subyek verifikasi; dan
• f. nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai maupun instansi lain yang akan ikut serta dalam kunjungan dimaksud.

(5) Kewajiban Instansi Penerbit/Issuing Authority dalam menjawab permohonan tersebut pada ayat (1) dan (2) adalah 30 hari sejak tanggal permohonan tertulis disampaikan, untuk menyampaikan apakah eksportir atau produsen telah menyetujui permintaan verification visit.

(6) Pejabat Bea dan Cukai tidak diperkenankan mengunjungi lokasi atau pabrik eksportir atau produsen tanpa ijin tertulis dari eksportir atau produsen tersebut.

(7) Pejabat Bea dan Cukai wajib menyelesaikan penelitian keabsahan SKA dan mengambil keputusan dalam waktu 150 hari sejak tanggal permohonan disampaikan kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority berdasarkan ayat (1) dan wajib memberikan keputusan secara tertulis apakah barang-barang yang tersebut dalam SKA berhak untuk mendapatkan preferensial tarif kepada para Pihak yang berkepentingan dalam waktu 10 hari sejak keputusan diambil.

(8) Pihak yang terlibat dalam verification visit wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam proses verifikasi dan hanya boleh memberitahukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk administrasi dan pemberlakuan penentuan asal barang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Surat Keterangan Asal tidak dipersyaratkan untuk:

• a. Barang impor dari negara anggota AANZFTA dan nilai FOB-nya tidak melebihi US$ 200; atau
• b. Barang-barang yang dikirim melalui pos dengan nilai FOB tidak melebihi US$ 200.

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan bahwa importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyampaian Surat Keterangan Asal Form AANZ.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,
ttd,
AGUNG KUSWANDONO
NIP 19670329 199103 1 001