to English
a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah ditetapkan Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;
b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pemasukan benih dan pengeluaran benih bina menjadi kewenangan pemerintah;
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan dengan adanya perubahan organisasi dilingkungan Departemen Pertanian dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498)
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Bina;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
17. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/1999, Nomor 790.a/Kpts-IX/1999, Nomor 1145.A/MENKES/SKB/IX/1999, dan Nomor 015.A/Meneg PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
22. SK Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
Memperhatikan:
Memorandum Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Ketua Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Nomor 194/TU.220/J/5/2006 tanggal 30 Mei 2006;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
2. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk/inbrida homozigot.
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina tanaman.
5. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan benih tanaman.
7. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran benih.
8. Direktorat Jenderal adalah unit kerja organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang bersangkutan yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, atau Hijauan Pakan ternak.
9. Pusat Perizinan dan Investasi Pertanian yang selanjutnya disebut PPI adalah unit kerja organisasi di lingkungan Departemen Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perizinan dan investasi.
10. Benih introduksi adalah benih dari varietas baru/galur/klon/hibrida/mutan/ transgenik yang pertama kali didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Pemerhati tanaman adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang menaruh perhatian besar terhadap tanaman dengan tujuan untuk koleksi, perlindungan, pelestarian dan seni.
12. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan perbanyakan benih.
Pasal 2
Peraturan ini bertujuan untuk:
a. menjamin kelestarian sumber daya genetik,meningkatan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;
b. menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan;
c. menumbuh kembangkan industri benih dalam negeri;dan
d. meningkatkan devisa negara;
Pasal 3
Ruang lingkup peraturan ini meliputi izin pemasukan dan pengeluaran benih tanaman.
BAB II
PEMASUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Pemasukan benih atau materi induk dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman.
(2) Pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 5
(1) Pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan untuk penelitian dan/atau bukan untuk penelitian.
(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Pemasukan Benih Untuk Penelitian
Pasal 6
Izin pemasukan benih atau materi induk untuk penelitian diberikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan persyaratan:
a. jumlah benih atau materi induk yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan penelitian yang ditunjukkan dengan ringkasan usulan penelitian;
b. benih atau materi induk tersebut belum tersedia di Indonesia;
c. dilengkapi dengan deskripsi; dan
d. memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
(2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Bagian Ketiga
Pemasukan Benih Bukan Untuk Penelitian
Pasal 8
Izin Pemasukan benih bukan untuk penelitian diberikan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.
Pasal 9
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan untuk:
a. persiapan pelepasan varietas;
b. pengadaan benih bina;
c. kebutuhan bagi pemerhati tanaman; atau
d. kebutuhan tujuan ekspor
Pasal 10
Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;
b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pelepasan varietas.
c. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Pasal 11
Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. varietas sudah dilepas di Indonesia tetapi benihnya belum cukup tersedia atau perbanyakannya belum dapat atau tidak dapat diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia atau yang tidak efisien diproduksi di Indonesia;
b. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bina;
c. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Pasal 12
Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pemerhati tanaman;
b. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Pasal 13
Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman tujuan ekspor;
b. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
Pasal 14
Pemasukan benih hijauan pakan ternak bukan untuk penelitian selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan Pasal 11, harus lulus uji keamanan hayati.
Pasal 15
Pemasukan benih transgenik bukan untuk penelitian selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, harus lulus uji keamanan hayati dan/atau keamanan pangan.
Pasal 16
(1) Pemasukan benih untuk pengadaan benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi standar mutu benih bina yang telah ditetapkan.
(2) Apabila standar mutu benih bina belum ditetapkan, Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam memberikan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada standar mutu benih kerabat terdekat.
(3) Setelah benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal yang bersangkutan segera menetapkan standar mutu benih bina.
Pasal 17
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Badan Karantina Pertanian.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemasukan
Pasal 18
(1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) dengan menggunakan formulir model-1 dengan disertai informasi mengenai mutu benih yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia (Information Required for Seed Introduction/Entry to Indonesia).
(2) Kepala PPI setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan, dan apabila telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dimohonkan izin kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan.
(3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan setelah menerima permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.
Pasal 19
(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pemasukan benih dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan seperti formulir model-2.
(2) Izin pemasukan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPI selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon.
Pasal 20
(1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-3.
(2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 21
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 11, atau tidak benar atau karena adanya alasan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis dengan menggunakan formulir model-3.
Pasal 22
(1) Izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pemasukan harus sudah selesai dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 23
(1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk wajib menyerahkan Keputusan izin pemasukan benih atau materi induk kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan.
(2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih atau materi induk paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) kerja hari sejak pemasukan benih atau materi induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pemasukan benih atau materi induk kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan instansi yang menangani bidang pengawasan mutu benih di daerah tempat benih tersebut diberlakukan relabeling dengan tembusan kepada Kepala PPI.
Pasal 24
(1) Izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dicabut, apabila:
a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin;
b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
c. memindahkan izin kepada pihak lain;
d. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
e. jangka waktu izin telah habis; atau
f. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Pencabutan izin pemasukan benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak mengindahkan peringatan.
(3) Pencabutan izin pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam bentuk keputusan dengan menggunakan formulir model-4.
Pasal 25
Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memasukkan benih berkewajiban:
a. memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b. melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI;
BAB III
PENGELUARAN BENIH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26
(1) Pengeluaran benih dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman.
(2) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 27
(1) Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan untuk penelitian atau bukan untuk penelitian.
(2) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Pengeluaran Benih Untuk Penelitian
Pasal 28
(1) Izin pengeluaran benih untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
a. jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan;
b. menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian;
c. untuk benih tanaman langka disertakan nota kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed Consent);
d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus terjamin kelestarian sumber daya genetik dan dapat menjaga keamanan hayati.
Bagian Ketiga
Pengeluaran Benih Bukan Untuk Penelitian
Pasal 29
(1) Pengeluaran benih bukan untuk penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dengan persyaratan:
a. kebutuhan benih didalam negeri telah tercukupi;
b. produksi benih khusus diperuntukan bagi keperluan ekspor;
c. terjamin kelestarian sumber daya genetika dan dapat menjaga keamanan hayati;
d. mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.
(2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh negara tujuan (penerima).
Pasal 30
(1) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk jenis tanaman tertentu harus berupa hibrida.
(2) Jenis tanaman tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengeluaran
Pasal 31
(1) Untuk memperoleh izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi (PPI) dengan menggunakan formulir model-5.
(2) Kepala PPI setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan. Apabila lengkap dan telah memenuhi persyaratan, dimohonkan izin kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan.
(3) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan setelah menerima permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.
Pasal 32
(1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Kepala PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan belum memberikan jawaban menerima, menunda atau menolak, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan izin pengeluaran benih dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan seperti formulir model-6.
(2) Izin pengeluaran yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPI selanjutnya untuk diberikan kepada pemohon.
Pasal 33
(1) Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), yang belum lengkap atau masih ada kekurangan persyaratan akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-7.
(2) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 34
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29, atau tidak benar atau karena adanya alasan teknis, akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala PPI secara tertulis dengan menggunakan formulir model-7.
Pasal 35
(1) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis dan jumlah benih yang tercantum dalam Keputusan izin pengeluaran harus sudah selesai dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 36
(1) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih wajib menyerahkan Keputusan izin pengeluaran benih kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pengeluaran.
(2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi pengeluaran benih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI.
Pasal 37
(1) Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dicabut, apabila:
a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan izin;
b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
c. memindahkan izin kepada pihak lain;
d. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
e. jangka waktu izin telah habis; atau
f. diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
(2) Pencabutan izin pengeluaran benih karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan d dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak mengindahkan peringatan.
(3) Pencabutan izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, e dan f dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dalam bentuk keputusan dengan menggunakan formulir model-8.
Pasal 38
Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan benih berkewajiban:
a. memiliki catatan/data benih yang dikeluarkan serta menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b. melaporkan realisasi jumlah benih yang dikeluarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala PPI;
Pasal 39
(1) Untuk benih jenis tanaman langka pengeluarannya selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus pula disertai rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah.
(2) Jenis tanaman langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Permohonan izin pemasukan dan pengeluaran benih yang telah diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan pemasukan dan pengeluaran benih sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/Tp.120/12/1998 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 42
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2006
MENTERI PERTANIAN
ttd,
ANTON APRIYANTONO