LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2014

KESEHATAN. Olahraga. Prasarana. Penetapan. Tata Cara.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PRASARANA OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

a. Perencanaan;

b. Pengadaan;

c. Penetapan;

d. Pemanfaatan;

e. Pemeliharaan; dan

f. Pengawasan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tanggung jawab Masyarakat dalam Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III
PERENCANAAN PRASARANA OLAHRAGA
Pasal 4

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas Perencanaan Prasarana Olahraga.

(2) Pemerintah mencantumkan Perencanaan Prasarana Olahraga tingkat nasional ke dalam:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan

c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

(3) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan prasarana olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota ke dalam:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); dan

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.

(4) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengadaan Prasarana Olahraga.

(2) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar Prasarana Olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:

a. pendidikan;

b. rekreasi;

c. prestasi;dan

d. penyandang cacat.

(3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

(4) Pemerintah melakukan pemetaan potensi olahraga di daerah dalam rangka menetapkan jumlah Prasarana Olahraga yang sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:

a. pembangunan;

b. pembelian;

c. tukar menukar atau tukar bangun;

d. bangun guna serah atau bangun serah guna;

e. hibah; atau

f. perolehan lainnya yang sah.

(2) Dalam hal Pengadaan Prasarana Olahraga oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, Pengadaan Prasarana Olahraga dilaksanakan melalui pengadaan tanah atau pembebasan tanah.

(3) Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menunjang ketersediaan Prasarana Olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, Masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun Prasarana Olahraga.

(2) Penyediaan dan/atau pembangunan Prasarana Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional Prasarana Olahraga.

(3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.

(4) Masyarakat yang membangun Prasarana Olahraga dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan Prasarana Olahraga untuk kepentingan nasional dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Penetapan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri menetapkan Prasarana Olahraga di tingkat nasional berdasarkan Perencanaan dan Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

(2) Gubernur menetapkan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi, berdasarkan Perencanaan dan Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Bupati/Walikota menetapkan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota berdasarkan Perencanaan dan Pengadaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Semua prasarana olahraga baik yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keolahragaan oleh masyarakat umum.

(2) Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

(1) Pemanfaatan prasarana olahraga ditujukan sebesar-besarnya untuk kegiatan keolahragaan yang meliputi :

a. penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peruntukannya;

b. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;

c. penelitian di bidang keolahragaan;

d. peningkatan kesehatan dan kebugaran; dan

d. peningkatan prestasi olahraga.

(2) Selain Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prasarana Olahraga dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan:

a. sosial;

b. budaya;

c. pengembangan industri olahragadan

d. pendanaan keolahragaan.

(3) Pemanfaatan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak Prasarana Olahraga yang ada.

a. tenaga pemelihara;

b. kelengkapan sarana pemeliharaan;

c. pendanaan pemeliharaan;

d. periodesasi pemeliharaan; dan

e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas Pengawasan Prasarana Olahraga.

(2) Pengawasan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjamin:

a. tersedianya prasarana olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;

b. jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang;

c. prasarana olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;

d. pemanfaatan prasarana olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan

e. pemeliharaan prasarana olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, peng�orga�nisa-sian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyediaan prasarana olahraga;

b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional;

c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi me�nge��nai kelayakan prasarana olahraga; dan

e. evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu prasarana olahraga.

(1) Menteri bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat nasional.

(2) Gubernur bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat provinsi.

(3) Bupati/walikota bertanggungjawab atas pengawasan prasarana olahraga pada tingkat kabupaten/kota.

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana olahraga.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan

b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

a. prasarana olahraga yang telah diverifikasi kelayakan prasarana olahraga sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, dapat ditetapkan sebagai prasarana olahraga; dan

b. prasarana olahraga yang belum diverifikasi kelayakan prasarana olahraga wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun sejak diundangkan Peraturan Presiden ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO